Fuad Fakhruddin Soroti Ketimpangan Akses Pendidikan dan Minimnya Dukungan bagi Disabilitas di Kaltim

Eksistensi.id, Samarinda – Legislator Kalimantan Timur (Kaltim), Fuad Fakhruddin, menyoroti masih timpangnya sistem pendidikan di Kaltim, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil dan kelompok penyandang disabilitas.

Ia menegaskan bahwa pendidikan yang layak harus bisa diakses oleh semua kalangan, tanpa kecuali.

Menurutnya, pembangunan sektor pendidikan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah sekolah atau angka partisipasi. Yang lebih penting adalah sejauh mana akses itu terbuka untuk kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan.

“Perhatian terhadap penyandang disabilitas bukan hanya soal fasilitas, tapi soal komitmen nyata dalam kebijakan dan anggaran. Kita tidak bisa terus menjadikan mereka sebagai catatan kaki,” ujar Fuad, Senin (21/7/25).

Ia menekankan pentingnya menghadirkan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan relevan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat lokal. Pendidikan, katanya, bukan hanya soal akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan penghargaan terhadap jati diri daerah.

“Pendidikan kita harus membentuk manusia yang punya daya saing, tapi tetap punya akar. Budaya lokal bukan warisan masa lalu, tapi bekal untuk masa depan,” tambah politisi Gerindra itu.

Selain itu, Fuad juga menyuarakan kekhawatiran atas masih rendahnya sertifikasi tenaga pendidik di sejumlah wilayah. Ia menyebut hal ini bisa menghambat mutu pendidikan dan memperlebar kesenjangan antara pusat dan daerah.

Isu transformasi digital juga tak luput dari sorotannya. Fuad menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan dan pelayanan publik harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya di perkotaan.

“Digitalisasi jangan sampai jadi alat yang memperdalam ketimpangan. Justru harus menjadi jembatan untuk pemerataan. Masyarakat di daerah pedalaman juga punya hak yang sama terhadap teknologi,” tegasnya.

Ia juga meminta perhatian lebih terhadap kelompok rentan lainnya seperti anak-anak terlantar, masyarakat adat, dan korban bencana. Menurutnya, kelompok ini kerap luput dalam perencanaan pembangunan dan perlu dimasukkan dalam skema prioritas.

“Kalau negara hadir, harus hadir untuk semua. Termasuk mereka yang paling rawan dan paling sering dilupakan,” pungkasnya.(ADV)