Eksistensi.id, KALTIM – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Satya Adi Saputra, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mulai menyesuaikan perencanaan program dengan kemampuan keuangan daerah pada 2027. Penyusutan anggaran diperkirakan membuat pemerintah provinsi harus lebih cermat menentukan kegiatan yang akan dibiayai.
APBD Kaltim pada 2027 diproyeksikan berada di angka Rp12,1 triliun. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp15,15 triliun. Bahkan, jika dibandingkan dengan anggaran 2025 sekitar Rp21 triliun, penurunannya menunjukkan ruang fiskal daerah semakin terbatas.
Menghadapi kondisi tersebut, Andi menilai pola penyusunan belanja pemerintah perlu mengalami perubahan. Setiap OPD harus memastikan program yang diusulkan memiliki sasaran dan hasil yang terukur, sehingga anggaran yang tersedia tidak habis untuk kegiatan yang kurang memberikan dampak kepada masyarakat.
“Di era efisiensi seperti sekarang, tiap rupiah yang dianggarkan wajib menambah manfaat bagi hajat hidup masyarakat. Proyeksi 2027 saja, APBD kita bakal tergerus lagi sampai sekitar Rp12,1 triliun,” ujarnya, Senin (16/11/2026).
Ia meminta OPD tidak sekadar mempertahankan kegiatan yang selama ini rutin dilaksanakan. Evaluasi diperlukan untuk memilah program yang masih relevan, kegiatan yang perlu dikurangi, serta belanja yang harus didahulukan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan pemerintah mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penyesuaian belanja harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap layanan publik, khususnya kebutuhan dasar yang harus tetap terpenuhi.
“Jangan sampai menurunkan kualitas pelayanan dasar yang diterima warga,” tegasnya.
Andi secara khusus menyoroti tiga sektor yang perlu dipertahankan dalam prioritas belanja daerah, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketiganya memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehingga tidak semestinya terpinggirkan akibat kebijakan penghematan anggaran.
Ia berharap penyusunan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada penyesuaian nominal belanja, tetapi juga memastikan setiap program memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Harapan kami, program yang dijalankan betul-betul nyata dan terasa manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Andi Satya Adi Saputra. (Adv/DPRD Kaltim)
Penulis : Dani







Users Today : 792
Users Yesterday : 870
Views Today : 2197
Total views : 711589
Who's Online : 2
