Eksistensi.id, Samarinda – Fenomena berkurangnya minat masyarakat menyekolahkan anak ke sekolah dasar (SD) negeri di Kota Samarinda menjadi sorotan serius DPRD Kalimantan Timur.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai tren ini sebagai indikasi melemahnya kepercayaan publik terhadap sekolah negeri, yang jika dibiarkan berlarut-larut, dapat mengancam eksistensi lembaga pendidikan milik negara.
“Data terakhir menunjukkan lebih dari dua ribu bangku SD negeri di Samarinda tidak terisi. Ini bukan sekadar soal kelebihan kapasitas, tapi juga soal pergeseran kepercayaan publik ke sekolah swasta,” ujar Darlis, Kamis (10/7/2025).
Politikus PAN tersebut menjelaskan bahwa saat ini banyak orang tua dari kalangan menengah ke atas lebih memilih sekolah swasta karena dianggap mampu memberikan kualitas pendidikan yang lebih baik, terutama dari sisi layanan, fasilitas, dan pendekatan pembelajaran.
“Pendidikan dasar adalah fondasi. Jadi wajar jika orang tua sangat selektif dan menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Ini tantangan besar bagi sekolah negeri,” katanya.
Darlis mengingatkan, jika ketimpangan persepsi ini tidak segera ditanggapi dengan langkah perbaikan menyeluruh, sekolah negeri bisa kehilangan peran strategisnya sebagai penopang utama pendidikan dasar nasional.
Ia bahkan menyebut, dalam skenario terburuk, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berpotensi mengevaluasi keberadaan sekolah-sekolah negeri yang dinilai tidak efektif.
“Kalau jumlah siswa terus menurun dan rasio bangku tak sebanding dengan kebutuhan riil, bukan tidak mungkin kementerian mengambil langkah tegas termasuk kemungkinan rasionalisasi atau penutupan sekolah,” ujarnya.
Sebagai bentuk antisipasi, ia mendorong pemerintah daerah serta pengelola sekolah negeri untuk melakukan introspeksi dan reformasi internal. Perbaikan menyeluruh dari sisi kompetensi guru, metode belajar yang adaptif, peningkatan sarana prasarana, hingga pelayanan publik di lingkungan sekolah menjadi mutlak dilakukan.
“Sekolah negeri tidak boleh puas hanya dengan statusnya sebagai lembaga pemerintah. Mereka harus bisa bersaing dan jadi pilihan utama masyarakat,” tegasnya.
Darlis menekankan pentingnya pembenahan bukan hanya demi mempertahankan jumlah siswa, tetapi juga untuk menjaga agar fungsi pendidikan dasar tetap berada dalam kendali negara, dan tidak sepenuhnya digantikan oleh swasta.
“Ini bukan sekadar soal angka bangku kosong, tapi soal eksistensi peran negara dalam membentuk generasi masa depan. Jangan sampai sekolah negeri kehilangan relevansi,” tutupnya.(ADV)
Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi