Distribusi LKS Gratis Dinilai Bantu Pendidikan Inklusif, DPRD Tekankan Pengawasan Penggunaan

Eksistensi.id, Samarinda – Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda yang menggratiskan Lembar Kerja Siswa (LKS) bagi seluruh jenjang pendidikan di tahun ajaran 2025–2026 mendapat apresiasi dari DPRD.

Ketua Komisi IV, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menilai langkah ini tidak hanya meringankan beban ekonomi keluarga siswa, tetapi juga menunjukkan arah keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan yang lebih inklusif.

“LKS memang bukan kebutuhan besar seperti seragam atau SPP, tapi tetap jadi pengeluaran rutin yang terasa untuk sebagian besar orang tua. Kalau ini ditanggung pemerintah, itu sudah satu langkah maju,” ucap Novan.

Ia menjelaskan, distribusi buku LKS dilakukan berbasis data siswa resmi melalui sistem “by name by address”, sehingga penyebaran bantuan dipastikan menyasar langsung peserta didik yang aktif dalam sistem pendidikan formal.

“Penting agar tidak ada siswa yang tertinggal dari program ini, terutama di sekolah-sekolah pinggiran kota,” ujarnya.

Dari sisi pendanaan, Novan menyebut program ini sudah masuk dalam struktur anggaran rutin sektor pendidikan melalui pagu mandatori minimal 20 persen dari APBD Samarinda. Artinya, tidak ada alasan administratif untuk menghentikan atau menunda program tersebut.

Namun, menurutnya, perhatian tak boleh berhenti pada distribusi saja. Pengawasan terhadap efektivitas penggunaan LKS di ruang kelas juga harus diperkuat agar tidak sekadar menjadi simbol bantuan, tetapi benar-benar dimanfaatkan siswa dalam proses belajar.

“Distribusi ini harus dibarengi dengan pengawasan. Jangan sampai buku sampai di tangan siswa, tapi tidak digunakan maksimal di sekolah,” tegasnya.

Novan juga menekankan bahwa DPRD akan terus mengawal kebijakan ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan sektor pendidikan, termasuk mendorong peningkatan kualitas materi ajar yang diberikan lewat LKS.

“Kita ingin pendidikan yang tidak hanya murah, tapi juga berkualitas,” tutupnya.(ADV)