DPRD Kaltim Dorong Penguatan Lembaga KPAD, Kunci Wujudkan Provinsi Layak Anak

Eksistensi.id, Samarinda – Upaya Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menjadi Provinsi Layak Anak (Provila) mendapat sorotan serius dari Komisi IV DPRD Kaltim. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Senin (21/07/2025), Komisi IV menegaskan pentingnya memperkuat kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kaltim sebagai ujung tombak perlindungan anak di daerah.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menilai posisi dan fungsi KPAD saat ini belum optimal lantaran belum memiliki kemandirian struktural maupun anggaran.

Menurutnya, jika Kaltim benar-benar serius ingin menyandang status Provila, maka KPAD harus didorong menjadi lembaga independen yang tidak berada di bawah struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

“Kalau kita ingin Kaltim jadi Provinsi Layak Anak, maka kunci utamanya adalah memperkuat KPAD. Lembaga ini harus mandiri, punya sekretariat sendiri, anggaran sendiri, dan komisionernya diberi masa kerja lima tahun dengan pendapatan yang layak,” tegas Darlis.

Darlis menyoroti bahwa keberadaan KPAD saat ini masih bersifat ‘setengah-setengah’ dan belum setara dengan lembaga-lembaga lain, padahal pembentukan KPAD merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Ia menegaskan, eksistensi KPAD tidak boleh kalah dari lembaga swasta yang juga bergerak di bidang perlindungan anak.

“Jangan sampai keberadaan KPAD justru lemah karena digabung dengan dinas. Kita ingin lembaga ini kuat secara struktur dan fungsional, agar bisa maksimal dalam tugas pencegahan, pendampingan, dan advokasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Darlis juga mendorong penambahan jumlah personel KPAD, serta alokasi anggaran yang lebih proporsional agar lembaga ini dapat bekerja secara efektif.

“Personelnya jangan cuma lima orang, perlu ditambah agar daya jangkau dan perannya bisa lebih luas. Selama ini mereka juga masih terkendala anggaran. Ini harus segera dibenahi,” ujarnya.

Dengan penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran yang memadai, DPRD berharap KPAD bisa menjadi garda terdepan dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan.(ADV)