DPRD Kaltim Dukung Realisasi Cepat Program Umrah Gratis, Komitmen Pemerintah Dinilai Serius

Eksistensi.id, Samarinda — Program perjalanan religi gratis bagi marbot dan penjaga rumah ibadah di Kalimantan Timur (Kaltim) kini memasuki babak baru. Setelah mendapat sinyal percepatan dari pemerintah pusat akibat peralihan kepemimpinan kepala daerah, pelaksanaan program yang diinisiasi oleh Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji tersebut dipastikan akan dimulai lebih cepat dari jadwal semula.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyatakan dukungannya terhadap percepatan program yang dikenal dengan nama Gratispol dan Jospol ini.

Ia menyebut pelaksanaan yang lebih awal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memenuhi janji-janji politik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat bawah.

“Kita patut bersyukur program seperti Gratispol dan Jospol bisa terealisasi tahun ini. Ini sinyal kuat bahwa janji kesejahteraan kepada masyarakat, terutama marbot, benar-benar dijalankan,” ujar Sarkowi, Minggu (29/6/25).

Ia menambahkan bahwa proses seleksi calon peserta umrah telah disusun dengan cukup matang. Tim khusus dari Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ditunjuk untuk menyaring penerima program, dengan memperhatikan masa pengabdian sebagai salah satu indikator utama.

“Saya sudah cek langsung, ada sistem seleksi dengan biodata calon peserta yang mencantumkan berapa lama mereka menjadi marbot. Jadi tidak sembarangan, sudah ada ketentuan administratifnya,” jelasnya.

Meski begitu, Sarkowi tidak menutup mata terhadap potensi penyimpangan.

Ia menyadari bahwa dalam proses seleksi seperti ini, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan tetap ada. Namun ia menegaskan, mekanisme evaluasi akan dilakukan setelah program berjalan, dan akan menjadi catatan penting untuk pelaksanaan di masa mendatang.

“Kalaupun nanti ada penyimpangan, ya kita terbuka saja. Akan kita evaluasi bersama, dan ini menjadi pelajaran untuk perbaikan ke depan,” ucapnya.

Komisi IV DPRD Kaltim, yang menjadi mitra Biro Kesra dan Dinas Pendidikan, akan menjalankan fungsi pengawasannya secara aktif. Sarkowi menyatakan bahwa DPRD siap memanggil instansi terkait bila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program, baik dari sisi teknis maupun penggunaan anggaran.

Namun ia juga menekankan perlunya memberikan ruang kepada pemerintah untuk melaksanakan program tanpa praduga. Menurutnya, evaluasi hanya bisa dilakukan setelah program benar-benar berjalan.

“Jangan buru-buru apriori. Kita beri kesempatan dulu kepada pemerintah provinsi dan perangkatnya untuk menjalankan program ini. Setelah itu, baru kita nilai efektivitasnya,” tandasnya.(ADV)