DPRD Kaltim Minta Gratispol Difokuskan ke SMA/SMK, Ingatkan Keterbatasan Anggaran Daerah

Eksistensi.id, Samarinda – Program pendidikan gratis atau Gratispol yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali mendapat sorotan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menegaskan bahwa kebijakan tersebut sebaiknya diprioritaskan pada jenjang pendidikan menengah, yakni SMA, SMK, dan SLB, sebelum diperluas ke sektor lain.

Menurut Agus, masih banyak persoalan mendasar di lapangan yang belum diselesaikan. Salah satunya adalah seragam sekolah yang hingga kini belum diterima sebagian siswa meski sudah dijanjikan Pemprov.

“Ini harus jadi fokus utama. Jangan melompat ke hal lain sementara kewenangan utama kita saja belum tuntas,” ujarnya.

Ia menekankan, pengawasan langsung ke sekolah jauh lebih penting daripada sekadar mengandalkan laporan dari dinas atau UPTD. Dengan adanya cabang dinas pendidikan, kata Agus, pemerintah sebenarnya bisa memperoleh informasi lebih akurat langsung dari sekolah maupun siswa.

Selain soal teknis pelaksanaan, Agus juga menyoroti kondisi fiskal daerah. Ia mengingatkan bahwa kemampuan keuangan Kaltim terbatas, apalagi pada 2026 diperkirakan akan ada penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) yang berpotensi menambah beban daerah.

“Kebijakan ini harus realistis. Fokus dulu pada SMA, SMK, dan SLB sesuai kewenangan provinsi. Jangan sampai ambisi melebar tapi melupakan tanggung jawab utama,” tegasnya.

Terkait pendidikan tinggi, Agus menilai Gratispol untuk universitas bisa saja menjadi opsi di masa depan, tetapi harus menyesuaikan dengan kondisi fiskal.

“Tidak elok jika kewenangan yang sudah jelas menjadi tanggung jawab kita justru diabaikan, sementara yang bukan kewenangan malah kita ambil alih,” jelasnya.

DPRD Kaltim memastikan akan mengawal implementasi Gratispol agar tepat sasaran. Dengan fokus pada pendidikan menengah, diharapkan program ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan daerah.(ADV)