Sekolah Swasta di Kaltim Terancam Terdampak Gratispol, DPRD Minta Pemprov Turun Tangan

Eksistensi.id, Samarinda – Kebijakan pendidikan gratis (Gratispol) yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dinilai menimbulkan persoalan baru bagi sekolah swasta.

DPRD Kaltim menyoroti adanya risiko ketidakstabilan operasional karena banyak sekolah swasta belum siap menyesuaikan diri dengan aturan baru tersebut.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, mengingatkan bahwa selama ini sekolah swasta bergantung pada iuran siswa untuk menutup biaya operasional.

Dengan diberlakukannya Gratispol, pola tersebut ikut berubah, sementara solusi pendanaan pengganti belum jelas.

“Tanpa adanya dukungan atau subsidi dari pemerintah, sekolah swasta akan kesulitan menutup kebutuhan operasional. Ini yang harus segera dijawab,” ujarnya.

Menurut Agus, kebijakan pendidikan gratis tidak bisa dijalankan sepihak tanpa memperhitungkan kondisi lapangan.

Ia menegaskan, pemerintah daerah wajib memastikan biaya operasional sekolah tetap terpenuhi agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu.

“Kalau kebijakan sudah berjalan, maka perhatian pemerintah harus hadir saat itu juga, bukan menunggu waktu,” tegasnya.

Politisi Komisi IV itu menambahkan, Pemprov Kaltim perlu merancang mekanisme pendanaan khusus agar sekolah swasta tetap bisa beroperasi normal. Tanpa langkah konkret, ia khawatir kualitas layanan pendidikan justru menurun.

“Harapan kami, ada skema dukungan nyata sehingga sekolah swasta tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu menjaga mutu pendidikan,” katanya.

DPRD Kaltim memastikan akan terus mengawal pelaksanaan Gratispol agar tidak hanya berpihak pada sekolah negeri, tetapi juga memberi kepastian bagi sekolah swasta yang selama ini turut berkontribusi dalam mencetak generasi muda Kaltim.(ADV)