DPRD Minta Varia Niaga Rombak Arah Bisnis dan Tata Kelola

Eksistensi.id, Samarinda – Perumda Varia Niaga diminta tidak hanya menjalankan usaha dengan meniru model bisnis yang sudah berkembang di pasar. DPRD Kota Samarinda menilai perusahaan daerah tersebut perlu merancang ulang strategi usahanya, termasuk mengevaluasi konsep Bebaya Mart dan mengoptimalkan aset pemerintah kota yang belum produktif.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan pengembangan bisnis BUMD harus diarahkan pada usaha yang memiliki hubungan langsung dengan konsumen akhir atau end-user. Menurutnya, konsep ritel seperti Bebaya Mart akan sulit bersaing apabila hanya mengikuti pola jaringan ritel modern yang telah memiliki pasar kuat.

“Salah konsep kalau saya lihat. Jadi nanti itu harus di-redesign ulang. Kalau model konsep begitu, enggak bisa itu bersaing dengan ritel-ritel modern lainnya,” ungkapnya.

Selain membenahi model usaha, Varia Niaga juga didorong memanfaatkan aset milik Pemerintah Kota Samarinda yang selama ini belum menghasilkan manfaat ekonomi. Perusahaan tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam pengendalian inflasi daerah melalui penyediaan produk kebutuhan masyarakat.

“Bagaimana memanfaatkan aset-aset daerah yang tidur dan menjaga. Karena mereka masuk dalam tim pengendalian inflasi daerah di Samarinda,” jelas Iswandi.

Tuntutan evaluasi bisnis itu turut berkaitan dengan persoalan hukum yang sedang dihadapi perusahaan. Tiga direktur Varia Niaga telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola jual beli batu bara periode 2022–2024. Iswandi menilai kasus tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki pengelolaan perusahaan, mulai dari administrasi, pelaporan hingga pencapaian target usaha.

Komisi II, kata dia, telah memantau perkembangan tata kelola BUMD selama dua tahun terakhir. Sejumlah perbaikan mulai terlihat, meski belum berjalan maksimal sesuai harapan DPRD.

“Penetapan status ini alarm serius bagi tata kelola BUMD. Jadi nanti kita ingin memastikan bahwa operasional pegawai Varia Niaga itu tetap terlindungi,” ujarnya.

DPRD juga meminta proses hukum tidak mengganggu kegiatan perusahaan maupun merugikan pegawai yang tidak terlibat. Selain itu, Komisi II akan memastikan ada atau tidaknya kerugian keuangan daerah serta langkah pemulihan apabila kerugian ditemukan.

Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Kaltim menetapkan tiga direktur berinisial SH, AC, dan MR sebagai tersangka. Berkas perkara tahap I telah diserahkan kepada jaksa penuntut umum dan masih diteliti Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.(adv/DPRD/Nurfa)