DPRD Samarinda Tekankan Keseimbangan Anggaran antara Penataan Kota dan Penanganan Banjir

Eksistensi.id Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arie Wibowo, mengingatkan pemerintah agar penataan kawasan perkotaan tetap diimbangi dengan penanganan banjir yang berkelanjutan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari hadirnya ruang publik dan perubahan wajah kota, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mengatasi persoalan yang selama ini dirasakan langsung oleh masyarakat.

Arie mengakui pembangunan fasilitas publik, seperti Teras Samarinda, memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kawasan perkotaan. Namun, ia menekankan bahwa pembenahan kota harus berjalan seiring dengan upaya nyata mengurangi risiko dan dampak banjir.

Ia menjelaskan, persoalan banjir di Samarinda membutuhkan penanganan jangka panjang. Diperlukan perencanaan yang matang, penetapan skala prioritas, serta kesinambungan program agar langkah yang dilakukan dapat memberikan hasil secara bertahap.

“Untuk menghilangkan banjir sepenuhnya di Samarinda tentu tidak mudah. Ini membutuhkan proses dan waktu,” ujarnya, Jumat (9/10/2026).

Menurut Arie, pemerintah perlu memastikan setiap program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penataan kota tetap diperlukan, tetapi persoalan banjir juga harus menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kebijakan dan mengarahkan penggunaan anggaran daerah.

Ia menilai, penanganan banjir tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Samarinda. Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta Balai Wilayah Sungai (BWS) perlu diperkuat agar upaya pengendalian banjir dapat dilakukan secara terpadu.

Keterlibatan berbagai instansi dinilai penting karena persoalan banjir berkaitan dengan kondisi sungai, sistem drainase, dan aliran air yang penanganannya melibatkan kewenangan berbeda. Koordinasi yang berkesinambungan diperlukan agar program yang dijalankan tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat memberikan dampak yang lebih optimal.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian Arie adalah Sungai Karang Mumus. Ia menilai penanganan sungai tersebut perlu direncanakan secara terintegrasi bersama instansi terkait sebagai bagian dari upaya mengurangi persoalan banjir di Samarinda.

“Upaya Pemkot Samarinda dalam menangani banjir sudah cukup baik. Namun, pemerintah kota tidak bisa bekerja sendiri. Peran pemerintah provinsi dan balai sungai juga sangat dibutuhkan,” kata politikus Partai Golkar tersebut.

Arie juga meminta agar penyusunan program dan anggaran pembangunan mempertimbangkan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, kebutuhan mendasar seperti pengendalian banjir harus tetap memperoleh perhatian, sehingga pembangunan fasilitas dan proyek fisik tidak mengesampingkan persoalan yang memengaruhi aktivitas warga sehari-hari.

Ia berharap pemerintah tetap melanjutkan penataan kota tanpa mengurangi keseriusan dalam menyelesaikan persoalan lingkungan. Dengan keseimbangan tersebut, pembangunan di Samarinda diharapkan tidak hanya menghasilkan kawasan yang lebih tertata, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.

“Kami berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada proyek-proyek monumental, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat,” tegasnya.

Arie menambahkan, konsistensi program dan dukungan lintas pemerintahan menjadi faktor penting dalam memperkuat penanganan banjir. Ia berharap setiap kebijakan pembangunan dapat disusun secara proporsional, sehingga penataan kota dan penyelesaian persoalan mendasar berjalan beriringan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Samarinda.

Penulis: REZKY
Editor: redaksi