Firnadi: Pembiayaan Bunga Nol dan KUR Harus Dioptimalkan, UMKM Adalah Tulang Punggung Ekonomi Daerah

Eksistensi.id, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan, mendorong agar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di Kutai Kartanegara (Kukar), lebih proaktif memanfaatkan berbagai program pembiayaan yang telah disiapkan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Firnadi menilai bahwa akses terhadap pembiayaan dengan bunga rendah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Kukar Idaman, menjadi peluang strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan.

“Program-program ini adalah bentuk nyata keberpihakan negara terhadap ekonomi kerakyatan. Sudah saatnya UMKM tidak melihat usahanya hanya sebagai aktivitas sampingan, tapi sebagai motor utama penggerak ekonomi daerah,” ujar Firnadi, Selasa (15/7/25).

Ia menjelaskan, secara nasional pemerintah telah menyediakan skema KUR dengan bunga rendah yang terbuka bagi pelaku usaha. Sementara di level daerah, Pemerintah Kabupaten Kukar memiliki Kredit Kukar Idaman dengan bunga 0 persen program yang menurutnya sudah terbukti berjalan baik.

“Tingkat kemacetan kredit di Kukar hanya sekitar satu persen. Artinya masyarakat bisa dipercaya, tinggal bagaimana pendampingan dan akses informasinya diperkuat,” jelasnya.

Firnadi juga menekankan pentingnya literasi keuangan bagi pelaku UMKM agar dapat mengakses pembiayaan secara efektif. Banyak pelaku usaha, katanya, gagal memanfaatkan program-program tersebut karena terbentur persoalan administrasi, pencatatan keuangan, atau kurangnya pemahaman terhadap prosedur perbankan.

“Pelaku usaha harus mulai terbiasa menyusun laporan pendapatan, membuat pencatatan yang rapi, agar layak secara administrasi di mata lembaga keuangan,” tegasnya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya peran aktif dinas koperasi dan UMKM di daerah dalam memberikan edukasi dan pendampingan, agar program pembiayaan tidak hanya hadir di atas kertas, tetapi benar-benar terserap oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Edukasi dan pendampingan ini bentuk intervensi pemerintah yang sangat dibutuhkan. Jangan sampai programnya bagus, tapi tidak dimanfaatkan karena pelaku UMKM belum siap,” tambahnya.

Firnadi mengajak pelaku usaha untuk tidak ragu memanfaatkan pembiayaan yang tersedia, karena pada dasarnya dana tersebut adalah dana rakyat yang dikembalikan melalui penyertaan modal pemerintah ke perbankan. Oleh karena itu, ia berharap program ini bisa dimanfaatkan secara maksimal, akuntabel, dan berdampak langsung.

“Jika dikelola dengan baik, UMKM tidak hanya mampu mandiri, tapi juga menyerap tenaga kerja dan meningkatkan daya saing daerah,” pungkasnya.(ADV)