Eksistensi.id, KALTIM – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, mendesak adanya kepastian penyelesaian hak partisipasi atau Participating Interest (PI) 10 persen dari pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) di wilayah Kaltim.
Hingga November 2026, hak daerah tersebut belum sepenuhnya terealisasi meskipun komunikasi dengan pemerintah pusat dan pihak kontraktor telah dilakukan.
Hasanuddin yang akrab disapa Hamas mengatakan, persoalan PI 10 persen sebenarnya telah menjadi perhatian pemerintah provinsi bersama DPRD. Pembahasan juga sudah melibatkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memberikan perhatian terhadap proses penyelesaian hak daerah tersebut.
Namun, berbagai upaya itu belum menghasilkan realisasi yang diharapkan. Ia menilai, diperlukan tindak lanjut konkret agar komitmen pemenuhan PI tidak berhenti pada pembahasan antarlembaga.
“Sudah kita dorong, Pak Gubernur juga mendorong. KPK juga sudah masuk, tetapi sampai sekarang memang belum ada penyelesaian,” kata Hamas, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, pihak kontraktor pada prinsipnya telah menyatakan kesediaan memenuhi kewajiban PI 10 persen. Hanya saja, proses penyalurannya masih menghadapi sejumlah persoalan teknis dan administratif, terutama menyangkut mekanisme pembayaran, ketentuan regulasi, serta perhitungan komponen biaya dan pemotongan yang harus dibahas bersama SKK Migas.
Bagi Kaltim sebagai daerah penghasil migas, kepastian penerimaan PI dinilai penting untuk memperbesar manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam. Menurut Hamas, skema penerimaan juga tidak harus terbatas dalam bentuk uang, selama mekanismenya memungkinkan dan sesuai ketentuan.
“Kita sebenarnya tidak harus menginginkan dalam bentuk uang. Kalau memungkinkan dalam bentuk barang, misalnya crude, kita bisa meminta dalam bentuk crude,” ungkapnya.
Selain kepastian penyaluran, Hamas menekankan pentingnya menyiapkan pola pengelolaan PI melalui PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim sebagai badan usaha milik daerah (BUMD). Kejelasan pembagian peran dan mekanisme pengelolaan diperlukan agar hak partisipasi tersebut dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
Persoalan ini juga berkaitan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 mengenai penawaran PI 10 persen. Aturan tersebut mengatur kewajiban kontraktor menawarkan hak partisipasi kepada BUMD yang ditunjuk gubernur melalui mekanisme tertulis.
Sementara itu, proses pengalihan PI pada Wilayah Kerja (WK) Ganal dan Rapak turut menjadi perhatian. Pada 5 Oktober 2026, manajemen PT MMP Kaltim dilaporkan telah membawa persoalan tersebut ke KPK setelah proses yang disebut berlangsung hampir sembilan tahun belum menemukan penyelesaian.
“Harapannya pemerintah daerah, SKK Migas, dan kontraktor segera menghasilkan keputusan yang memberikan kepastian bagi Kaltim. Sebab, hak partisipasi tersebut merupakan salah satu peluang bagi daerah untuk memperoleh manfaat lebih besar dari pengelolaan migas di wilayahnya,” tandasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
Penulis : Fara









Users Today : 55
Users Yesterday : 960
Views Today : 65
Total views : 701235
Who's Online : 3
