Insentif Guru Swasta Dinilai Jadi Langkah Pemerataan Pendidikan, DPRD Kaltim Harap Program Jospol Diperluas

Eksistensi.id, Samarinda — Program insentif bulanan bagi guru swasta di Kalimantan Timur (Kaltim), yang digulirkan oleh Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, mulai menuai apresiasi dari berbagai pihak.

Salah satunya datang dari Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, yang menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk memperkecil kesenjangan antara pendidikan negeri dan swasta.

Menurutnya, program yang diberi nama Jospol ini bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga sinyal kuat bahwa Pemprov Kaltim tidak membedakan pengabdian guru berdasarkan status instansi tempat mereka mengajar.

“Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk semua, tidak hanya guru di sekolah negeri. Perhatian terhadap guru swasta adalah bentuk keberpihakan yang patut kita dukung,” ujar Salehuddin, Minggu (29/6/25).

Program Jospol memberikan insentif sebesar Rp500 ribu per bulan bagi guru swasta. Meski jumlahnya tidak terlalu besar, menurut Salehuddin, bantuan ini memiliki nilai emosional dan moral yang besar, terutama bagi guru yang selama ini belum banyak tersentuh oleh kebijakan provinsi.

“Insentif ini memang mungkin belum ideal secara nominal. Tapi bagi mereka yang bertahun-tahun mengabdi di sekolah swasta dengan segala keterbatasan, ini sangat berarti,” imbuhnya.

Ia meyakini, dukungan finansial seperti ini dapat mendorong semangat kerja guru swasta, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kualitas pendidikan secara menyeluruh, terutama di sekolah non-negeri.

Lebih jauh, Salehuddin menekankan pentingnya menjadikan program ini berkelanjutan. Ia menyarankan agar insentif Jospol tak hanya bertahan di APBD murni, tapi juga masuk dalam pembahasan APBD Perubahan 2025 untuk dievaluasi dan, jika memungkinkan, diperluas cakupannya.

“Kami mendorong agar Jospol ini terus berlanjut, bahkan ditingkatkan. Pendidikan yang adil dimulai dari kesejahteraan para pendidik, tanpa terkecuali,” ungkap legislator dari Partai Golkar tersebut.

Ia juga mengkritisi minimnya perhatian terhadap guru-guru swasta di tingkat SD dan SMP, yang secara teknis menjadi tanggung jawab kabupaten/kota. Maka dari itu, campur tangan Pemerintah Provinsi Kaltim lewat program ini dinilainya sangat tepat sebagai bentuk keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia.

“Sudah saatnya kita melihat guru swasta sebagai bagian integral dari sistem pendidikan. Terobosan Pemprov ini harus diapresiasi karena tidak semua daerah memiliki kepedulian seperti ini,” tandasnya.(ADV)