Komisi III Soroti Lambatnya Eksekusi Fisik PUPR Samarinda, Minta Percepatan dan Pembenahan Perencanaan

Eksistensi.id, Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyoroti lambannya realisasi fisik program pembangunan yang dilaksanakan Dinas PUPR sepanjang semester pertama tahun anggaran 2025.

Hingga pertengahan tahun, progres fisik dinilai jauh dari ideal, baru mencapai kisaran 20 persen, meski perencanaan teknis telah rampung hingga 90 persen.

“Artinya ini tinggal eksekusinya saja. Tapi kenapa selalu lambat? Pola seperti ini terus berulang tiap tahun,” kata Deni.

Ia menegaskan bahwa eksekusi seharusnya bisa segera dimulai setelah APBD disahkan menjadi Perda. Keterlambatan yang terus terjadi dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas hasil pekerjaan, apalagi jika pengerjaan dipaksakan di akhir tahun anggaran.

“Kalau dikebut di akhir tahun, kualitas rentan dikorbankan. Kita tidak mau hanya mengejar serapan, tapi pekerjaan jadi asal-asalan,” ujarnya.

Selain menyoroti progres fisik, Komisi III juga memberi catatan atas lemahnya fondasi perencanaan jangka panjang.

Deni menekankan pentingnya penyusunan database teknis dan blueprint pembangunan yang menyeluruh, khususnya untuk penanganan banjir dan penataan ruang.

“Penanganan banjir dan pengaturan tata ruang tidak bisa terus bersifat sektoral. Perlu peta jalan yang jelas dan terintegrasi lintas wilayah,” tegasnya.

Ia juga menilai bahwa bidang Bina Marga dan Bina Warga masih menghadapi tantangan dalam perencanaan dan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, DPRD berencana memanggil Dinas PUPR secara khusus dalam waktu dekat guna membahas perbaikan menyeluruh.

“Evaluasi ini akan terus kami kawal. Kalau tidak diperbaiki dari hulu, pola lambat ini akan terus mengganggu pelayanan dasar ke masyarakat,” pungkasnya.(ADV)