Komisi IV DPRD Samarinda Desak Subsidi Seragam Sekolah untuk Ringankan Beban Orang Tua

Eksistensi.id, Samarinda – Menyambut tahun ajaran baru, Komisi IV DPRD Kota Samarinda kembali menyoroti tingginya biaya seragam sekolah yang dinilai menjadi beban berat bagi banyak keluarga, terutama dari golongan ekonomi menengah ke bawah.

Ketua Komisi IV, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyatakan bahwa persoalan seragam tidak bisa dianggap sepele.

Di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi dan laju inflasi yang masih menekan, kebutuhan akan seragam sekolah justru memicu keresahan di masyarakat.

“Banyak orang tua yang kelimpungan. Belum lagi harus beli buku dan perlengkapan lain, seragam sekolah sekarang justru jadi momok baru tiap awal tahun ajaran,” tegas Novan.

Ia menyebutkan, tidak sedikit sekolah yang memberlakukan kewajiban pembelian berbagai jenis seragam dari pakaian harian, batik, hingga olahraga dengan jumlah yang tidak sedikit. Praktik ini, menurutnya, cenderung memaksa dan memicu persepsi komersialisasi pendidikan.

“Kalau harus beli semuanya sekaligus, jelas memberatkan. Belum tentu semua seragam itu terpakai maksimal,” ujarnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, Novan mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk segera menyiapkan kebijakan subsidi seragam sekolah, khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu.

Langkah ini, menurutnya, merupakan bentuk nyata keberpihakan negara terhadap hak pendidikan yang setara bagi semua anak.

“Subsidi ini penting agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan sekolah hanya karena tidak punya seragam. Ini soal keadilan, bukan sekadar kain seragam,” ucapnya.

Selain itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi aturan internal sekolah yang menyangkut pengadaan seragam.

Ia menegaskan, dunia pendidikan tidak boleh memberi ruang pada praktik yang berpotensi menambah beban ekonomi keluarga murid.

“Kami minta sekolah-sekolah tidak membuat aturan sepihak yang seolah-olah menguntungkan satu pihak. Harus ada pertimbangan sosial yang adil,” lanjutnya.

Novan berharap, kebijakan konkrit terkait subsidi maupun penertiban pengadaan seragam bisa segera direalisasikan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Tujuannya jelas, memastikan anak-anak bisa bersekolah tanpa beban tambahan yang tidak perlu.

“Jangan sampai karena seragam, anak-anak kita kehilangan akses pendidikan. Ini hal mendasar yang harus dilindungi,” tutupnya.(ADV)