Eksistensi.id, Samarinda – Longsoran yang terjadi di kawasan Teras Samarinda Tahap II menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, meminta pemerintah kota mengevaluasi pelaksanaan proyek sekaligus memastikan kontraktor bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi.
Rohim menilai kejadian tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan menyeluruh untuk mengetahui penyebab longsoran, termasuk kemungkinan adanya persoalan dalam perencanaan maupun pelaksanaan konstruksi.
Menurutnya, Teras Samarinda merupakan proyek strategis yang diproyeksikan menjadi salah satu kawasan representatif sekaligus pintu depan Kota Samarinda.
Karena itu, kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian sejak tahap pembangunan hingga masa pemeliharaan. Ia menegaskan kontraktor tidak boleh lepas dari tanggung jawab atas kondisi proyek yang masih berada dalam masa perawatan.
“Kontraktor harus mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Pemerintah kota juga perlu bersikap tegas agar persoalan ini segera ditangani dan tidak dibiarkan berlarut,” ujar Rohim.
Ia turut meminta penyebab longsoran ditelusuri secara teknis. Jika kondisi tersebut berkaitan dengan abrasi atau karakteristik kawasan, faktor tersebut seharusnya sudah diperhitungkan sejak proses perencanaan konstruksi.
Menurutnya, identifikasi risiko dan langkah antisipasi merupakan bagian penting dalam manajemen pembangunan agar potensi kerusakan dapat dicegah sebelum proyek selesai dikerjakan.
“Setiap potensi risiko di lokasi pembangunan harusnya sudah dianalisis sejak awal. Kalau memang ada faktor abrasi, tentu perlu disiapkan langkah teknis untuk mengantisipasinya agar kejadian seperti ini tidak terjadi,” tegasnya.
Rohim juga mengingatkan bahwa tanggung jawab proyek tidak hanya berada pada pihak pelaksana. Pemkot Samarinda memiliki kewajiban melakukan pengawasan dan memastikan pekerjaan sesuai perencanaan serta ketentuan yang berlaku.
“Harapannya, evaluasi segera dilakukan agar penyebab longsoran diketahui secara jelas, perbaikan dapat ditangani, dan fungsi Teras Samarinda sebagai kawasan publik dapat berjalan sesuai tujuan pembangunannya,” tandasnya.(adv/DPRD/Nurfa)








Users Today : 801
Users Yesterday : 870
Views Today : 2238
Total views : 711630
Who's Online : 3
