Meski APBD 2026 Menyusut, Pemprov Kaltim Tetap Utamakan Pendidikan dan Kesehatan

Eksistensi.id, Samarinda — Penurunan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp15,15 triliun memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian kebijakan fiskal secara menyeluruh. Merosotnya nilai anggaran terutama dipicu oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah pengendalian anggaran yang lebih ketat agar layanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan. Efisiensi diterapkan di hampir seluruh sektor belanja.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengungkapkan bahwa hampir semua pos anggaran mengalami pemangkasan. Pemerintah pun memfokuskan penghematan pada belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Pengeluaran yang sifatnya tidak prioritas seperti konsumsi rapat dan perjalanan dinas kami kurangi hingga sekitar 66 persen,” kata Rudy, Rabu (3/12/2025).

Dampak dari kebijakan tersebut membuat sejumlah kegiatan tidak lagi masuk dalam daftar perencanaan anggaran tahun 2026. Meski begitu, Pemprov Kaltim memastikan bahwa standar pelayanan minimum tetap menjadi perhatian utama dan tidak boleh mengalami penurunan.

Dalam situasi fiskal yang terbatas, pemerintah mengarahkan alokasi anggaran hanya pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Sementara itu, program-program yang dinilai belum mendesak ditunda sementara waktu.

Rudy menegaskan, meskipun terjadi pemangkasan di berbagai sektor, kualitas pelayanan publik tetap harus terjaga.
“Pelayanan dasar kepada masyarakat tetap kami pastikan berjalan sesuai standar yang ditetapkan,” ujarnya.

Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, sejumlah program strategis tetap dipertahankan. Salah satunya adalah Program GratisPol yang mencakup pembiayaan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Program ini tetap menjadi prioritas karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Bahkan, pemerintah telah mengamankan anggaran khusus untuk keberlanjutan GratisPol meski pendapatan daerah menurun.

“Untuk pelaksanaan GratisPol, anggaran sudah kita siapkan, nilainya lebih dari dua triliun rupiah,” ungkap Rudy.

Selain sektor pendidikan dan kesehatan, Pemprov Kaltim juga tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar. Pemerintah menilai bahwa infrastruktur fundamental harus terus berjalan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang.

“Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan dasar tetap menjadi fokus utama dalam kebijakan anggaran kami,” tegasnya.
(Adv/DprdKaltim)