Eksistensi.id, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengusulkan penerapan skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan sekitar 500 guru jenjang SD dan SMP di Kota Samarinda.
Novan menjelaskan, keterbatasan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuat pemerintah daerah memiliki ruang yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Karena itu, skema PJLP dinilai menjadi alternatif yang dapat segera diterapkan.
“Saat ini rekrutmen ASN tidak lagi sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. Sementara kebutuhan guru di Samarinda masih cukup besar, sehingga skema PJLP menjadi salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan,” ujarnya, Jumat (31/7/26).
Selain untuk menutupi kekurangan tenaga pengajar, ia menilai mekanisme tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
Selama ini, kata Novan, masih banyak tenaga pendidik yang menggantungkan penghasilan dari dana BOSDA dan BOSNAS sehingga pendapatan yang diterima belum mencukupi.
Menurutnya, apabila pembiayaan melalui PJLP menggunakan APBD, pemerintah daerah memiliki peluang untuk menyesuaikan besaran penghasilan guru honorer agar lebih layak dan mendekati Upah Minimum Kota (UMK).
Novan menambahkan, usulan tersebut akan dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda untuk dibahas bersama pemerintah daerah.
“Harapannya langkah tersebut dapat menjadi solusi atas kekurangan tenaga pendidik sekaligus memberikan kepastian kesejahteraan bagi guru honorer yang masih mengabdi di sekolah-sekolah negeri,” pungkasnya.(adv)







Users Today : 185
Users Yesterday : 43
Views Today : 252
Total views : 593113
Who's Online : 1
