Pemprov Kaltim Tetap Perjuangkan Nasib Honorer, Gubernur Pastikan Dukungan untuk PPPK

Eksistensi.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali menegaskan keberpihakannya kepada tenaga honorer yang telah lama mengabdikan diri di lingkungan pemerintahan daerah. Pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap menjadi salah satu agenda prioritas yang terus diperjuangkan.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyampaikan bahwa honorer dengan masa pengabdian panjang memiliki posisi khusus dalam skema pengangkatan PPPK. Mereka yang selama bertahun-tahun menopang pelaksanaan pelayanan publik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, akan diutamakan.

“Tenaga honorer yang telah bekerja dalam waktu lama dan menunjukkan loyalitas akan menjadi prioritas dalam proses seleksi PPPK,” ujar Rudy, Rabu (3/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa kewenangan penuh untuk menetapkan kelulusan PPPK berada di tangan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Meski demikian, Pemprov Kaltim memastikan kesiapan daerah dalam menanggung pembiayaan gaji bagi para honorer yang nantinya dinyatakan lolos melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rudy juga mengakui bahwa kondisi keuangan daerah pada tahun ini masih menghadapi sejumlah tantangan, sehingga diperlukan penyesuaian dalam struktur anggaran. Seluruh organisasi perangkat daerah pun diminta melakukan langkah efisiensi guna menjaga stabilitas fiskal.

Walaupun berada dalam situasi keterbatasan anggaran, Pemprov Kaltim tetap berkomitmen untuk tidak mengesampingkan perjuangan tenaga honorer.

Ia pun meminta masyarakat untuk memahami kondisi fiskal yang sedang dihadapi pemerintah daerah.

Gubernur optimistis pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), masih berpeluang untuk ditingkatkan sehingga ruang fiskal pada tahun-tahun mendatang dapat kembali lebih longgar.

“Penyesuaian anggaran yang dilakukan bertujuan agar pembangunan tetap berkelanjutan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu,” tutupnya.
(Adv/DprdKaltim)