Sarkowi Ajak Orang Tua Ubah Pola Pikir, Gratispol Bukan Alasan Lepas Tanggung Jawab Pendidikan

Eksistensi .id, Samarinda – Program Gratis Pendidikan (Gratispol) di Kalimantan Timur(Kaltim) telah memberikan manfaat nyata bagi ribuan pelajar, termasuk mereka yang menempuh pendidikan tinggi di jurusan dengan biaya besar.

Namun, di balik dampak positifnya, muncul tantangan baru yang tak kalah penting perubahan pola pikir sebagian orang tua yang dianggap keliru dalam menyikapi bantuan ini.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, menyoroti fenomena meningkatnya ketergantungan berlebihan masyarakat terhadap program bantuan pendidikan tersebut.

Menurutnya, semangat gotong royong dan tanggung jawab bersama yang seharusnya mengiringi program Gratispol justru mulai luntur di sebagian kalangan.

“Banyak orang tua yang dulunya bersedia menanggung biaya pendidikan anaknya, kini cenderung menyerahkan semua ke pemerintah. Bahkan untuk biaya tambahan kecil pun mereka enggan mengeluarkan,” kata Sarkowi, Sabtu (5/7/2025).

Ia mencontohkan, pada jurusan mahal seperti kedokteran yang memiliki Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga Rp6 juta, Gratispol bisa menanggung hingga Rp5 juta.

Namun selisih Rp1 juta yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua kerap dipermasalahkan, bahkan dituntut juga untuk ditanggung pemerintah.

“Kalau dilihat secara logis, bantuan dari pemerintah sudah sangat meringankan. Tapi justru muncul tuntutan baru yang tidak mencerminkan rasa tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Sarkowi menilai pola pikir semacam ini berbahaya bagi keberlanjutan program. Bila tidak ada kesadaran kolektif, beban anggaran akan terus meningkat, sementara semangat kontribusi dari masyarakat akan menurun.

“Pendidikan adalah tanggung jawab multipihak. Pemerintah menyediakan fasilitas dan subsidi, tetapi orang tua juga harus berperan sesuai kemampuan,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa keberhasilan program seperti Gratispol tidak cukup hanya diukur dari jumlah penerima bantuan, tetapi juga dari bagaimana masyarakat memaknainya sebagai bagian dari kolaborasi untuk masa depan generasi muda.

“Kebijakan ini tidak boleh disalahartikan sebagai pembebasan total. Ada nilai moral yang harus dijaga: semangat partisipatif dan gotong royong,” tegasnya.

DPRD Kaltim berharap adanya refleksi bersama agar Gratispol tetap menjadi program yang berkelanjutan, adil, dan tetap mendidik masyarakat untuk ikut bertanggung jawab atas masa depan pendidikan anak-anak mereka.(ADV)

Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi