Sarkowi Ingatkan Risiko Ketergantungan SDA, Dorong Percepatan Pembangunan SDM Lewat Pendidikan Tinggi

Eksistensi.id, Samarinda — Di tengah melimpahnya kekayaan sumber daya alam (SDA) Kalimantan Timur (Kaltim). Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mengingatkan bahwa masa keemasan sektor ini tidak akan bertahan selamanya.

Menurutnya, ketahanan pembangunan daerah ke depan akan sangat bergantung pada seberapa serius pemerintah berinvestasi pada manusia, bukan hanya tambang dan minyak.

“Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan SDA. Itu tidak terbarukan. Kalau ingin Kaltim tetap punya masa depan, SDM-nya yang harus diperkuat,” ujar Sarkowi, Selasa (1/7/2025).

Narasi tentang transformasi pembangunan ini, lanjut Sarkowi, harus ditopang dengan kebijakan konkret di sektor pendidikan. Ia menyoroti pentingnya menjaga bahkan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan menjadikan pendidikan sebagai ujung tombaknya.

Salah satu upaya yang diapresiasinya adalah Program Gratispol, inisiatif dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang membebaskan biaya kuliah bagi pelajar lokal.

Namun, implementasinya tidak semulus harapan. Sarkowi menyebut program ini terbentur regulasi karena perguruan tinggi berada dalam kewenangan pemerintah pusat.

“Yang kuliah ini warga Kaltim, tapi universitas ada di bawah pusat. Makanya, Pemprov harus pintar mencari celah agar tetap bisa bantu tanpa melanggar aturan,” tuturnya.

Karena faktor tersebut, pemerintah daerah kemudian mengubah skema dan nama program menjadi “bantuan pendidikan perguruan tinggi.” Sarkowi menilai perubahan ini bukan pelemahan, melainkan bentuk adaptasi agar program tetap legal dan dapat dilaksanakan.

Meski demikian, ia tak menutup mata terhadap berbagai pertanyaan publik seputar siapa yang berhak menerima bantuan ini. Di tengah antusiasme warga, Sarkowi justru menekankan pentingnya kesadaran akan keterbatasan fiskal.

Ia menyebut penurunan APBD Kaltim dari Rp21 triliun ke Rp18 triliun sebagai tantangan besar.

“Anggaran kita tidak hanya untuk pendidikan. Infrastruktur, bantuan sosial, dan lingkungan juga butuh porsi. Kita harus realistis,” ucapnya.

Kritik pun ia lontarkan terhadap cara pemerintah menyosialisasikan program ini. Menurutnya, kegaduhan yang muncul di masyarakat sebagian besar terjadi karena komunikasi yang lemah dari pihak pemerintah.

“Saya sudah minta di rapat, ini harus diperbaiki. Sosialisasi harus masif, jangan hanya lewat poster atau seremoni. Gunakan semua kanal, termasuk digital. Ini menyangkut hak publik atas informasi,” tegasnya.

Sarkowi kemudian mengajak masyarakat untuk memberikan ruang bagi program tersebut untuk membuktikan efektivitasnya. Ia menegaskan pentingnya mengawasi program secara aktif, tapi tidak tergesa-gesa dalam menghakimi.

“Kalau belum jalan sudah diributkan, kapan program ini bisa berkembang? Kita tetap awasi, tapi beri kesempatan untuk bekerja dulu,” pungkasnya.(ADV)

Penulis : Nur | Editor: Eka Mandiri