Eksistensi.Id, Samarinda — Polemik pembiayaan BPJS Kesehatan bagi sekitar 49 ribu warga Samarinda menjadi sorotan DPRD. Perdebatan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur dinilai belum mengarah pada solusi konkret.
Persoalan ini muncul setelah sebagian beban iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dikembalikan ke pemerintah kota. Namun, kebijakan tersebut ditolak Pemkot karena dinilai berisiko, terutama bagi warga miskin yang terancam kehilangan jaminan layanan kesehatan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai perdebatan yang terjadi tidak akan menyelesaikan masalah jika hanya saling menyalahkan.
“Kalau hanya debat kusir, itu tidak akan menyelesaikan persoalan,” ujarnya.
Ia menegaskan, sejak pembiayaan dikembalikan ke daerah, maka tanggung jawab penyelesaian berada di tangan pemerintah kota. Karena itu, diperlukan langkah cepat agar masyarakat tidak dirugikan.
Menurutnya, akar persoalan terletak pada masih tingginya angka kemiskinan di Samarinda. Jika kondisi tersebut bisa ditekan, beban anggaran untuk iuran BPJS juga akan ikut berkurang.
“Yang harus diselesaikan dulu kemiskinannya. Kalau itu turun, beban BPJS juga ikut ringan,” tegasnya.
Selain itu, Anhar mendorong adanya sinergi antara Pemkot dan Pemprov Kaltim agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Ia menilai kedua pihak harus satu langkah dalam mencari solusi, mengingat Samarinda merupakan bagian dari Kalimantan Timur.
“Harusnya satu suara, karena ini menyangkut masyarakat Kaltim juga,” katanya.
Ia bahkan menyarankan pemerintah kota berani mengambil keputusan tegas demi melindungi warga. Menurutnya, kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan polemik ini.
penulis : NFD | Editor : Redaksi
Users Today : 98
Users Yesterday : 406
Views Today : 371
Total views : 555443
Who's Online : 1
