Berita 7
Firnadi Minta Pemerintah Pusat Tinjau Kembali Transfer Dana Kaltim
Eksistensi.id, KALTIM – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan, menyoroti terbatasnya ruang fiskal daerah setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami penyusutan hingga berada di kisaran Rp12 triliun.
Ia mendorong pemerintah pusat dapat mengembalikan dukungan dana transfer secara bertahap agar pembiayaan pembangunan di daerah tetap berjalan.
Berkurangnya alokasi transfer dari pemerintah pusat, terutama Dana Bagi Hasil (DBH), menjadi salah satu persoalan yang memengaruhi struktur pendapatan Kaltim. Kondisi ini membuat pemerintah daerah perlu mengatur kembali kemampuan pembiayaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Dalam struktur pendapatan yang disampaikan Firnadi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai sekitar Rp9 triliun. Sementara itu, dana transfer dari pemerintah pusat diperkirakan hanya berada di angka Rp3 triliun. Komposisi tersebut menunjukkan pentingnya kedua sumber pendapatan dalam menopang keuangan daerah.
Firnadi menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi penurunan tersebut. DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kaltim telah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat, baik melalui surat resmi maupun komunikasi langsung dengan kementerian terkait. Gubernur Kaltim juga telah melakukan upaya serupa untuk memperjuangkan penambahan alokasi transfer.
“Kami terus mengupayakan agar dukungan transfer ke daerah dapat ditingkatkan kembali, karena komponen pendapatan Kaltim berasal dari PAD dan dana transfer, termasuk DBH,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, komunikasi yang dilakukan tersebut telah mendapat sinyal mengenai kemungkinan pemulihan dana transfer. Namun, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai jumlah tambahan anggaran maupun skema penyalurannya.
Ia mengatakan pemerintah pusat memberikan gambaran bahwa pengembalian alokasi akan dilakukan secara bertahap, mengingat sebelumnya dana transfer mengalami pengurangan.
“Informasi yang kami terima mengarah pada pemulihan secara bertahap. Namun, sampai sekarang belum ada kepastian mengenai besaran yang akan dikembalikan,” jelasnya.
Firnadi menambahkan, DPRD masih menunggu penjelasan mengenai kebijakan penataan transfer yang sedang disiapkan pemerintah pusat. Kejelasan tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan keuangan secara lebih terukur.
“Harapannya, kebijakan transfer berikutnya dapat mempertimbangkan kebutuhan daerah sehingga pembangunan dan pelayanan publik di Kaltim tetap mendapatkan dukungan pembiayaan yang memadai,” tandasnya. (ADV)
Penulis : Dani







Users Today : 800
Users Yesterday : 870
Views Today : 2229
Total views : 711621
Who's Online : 2
