Eksistensi.id, KALTIM – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, meminta pemerintah daerah mempertimbangkan dampak ekonomi sebelum mengambil keputusan terkait penggunaan layanan perbankan untuk transaksi pemerintahan.
Menurutnya, keberadaan Bankaltimtara memiliki hubungan dengan perputaran ekonomi daerah sehingga kebijakan pengalihan transaksi ke bank lain perlu dikaji secara menyeluruh.
Persoalan ini mencuat menyusul adanya rencana pemindahan transaksi keuangan pemerintah daerah dari Bankaltimtara ke sejumlah bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kebijakan tersebut menjadi perhatian karena aktivitas transaksi pemerintah selama ini dinilai turut memberikan kontribusi ekonomi kepada bank daerah dan pendapatan daerah.
Hasanuddin yang akrab disapa Hamas menilai, penggunaan Bankaltimtara bukan sekadar persoalan memilih lembaga perbankan untuk memproses pembayaran. Aktivitas keuangan pemerintah yang berlangsung melalui bank milik daerah juga memiliki nilai strategis dalam menjaga perputaran uang tetap berada di lingkungan ekonomi Kaltim.
Ia mengingatkan bahwa keuntungan dari aktivitas perbankan tersebut berpotensi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, pemindahan transaksi dikhawatirkan mengurangi manfaat ekonomi yang selama ini diterima daerah.
“Transaksi keuangan pemerintah seharusnya juga memperhitungkan manfaat yang bisa kembali kepada daerah. Aktivitas tersebut memiliki nilai ekonomi yang tidak boleh diabaikan,” ujar Hasanuddin, Kamis (12/11/2026).
Ia mendorong pemerintah provinsi bersama pihak terkait memperkuat kemampuan Bankaltimtara, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan, fasilitas, serta infrastruktur perbankan. Menurutnya, pembenahan internal lebih diperlukan agar bank daerah mampu memenuhi kebutuhan transaksi pemerintahan.
Terlebih, kondisi fiskal daerah sedang menghadapi tekanan akibat kebijakan efisiensi dan perubahan alokasi transfer dari pemerintah pusat. Dalam situasi tersebut, sumber pendapatan daerah perlu dijaga agar tidak semakin terbebani.
“Daripada memindahkan aktivitas transaksi, lebih baik kemampuan bank daerah ditingkatkan sehingga dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah,” tegasnya.
Hasanuddin berharap keputusan mengenai kerja sama perbankan tidak hanya berorientasi pada kemudahan transaksi, tetapi juga mempertimbangkan kontribusinya terhadap perekonomian dan PAD Kaltim. (adv)
Penulis : Dani







Users Today : 800
Users Yesterday : 870
Views Today : 2236
Total views : 711628
Who's Online : 2
