Agusriansyah: Pembangunan Sekolah Harus Satu Paket, Demi Kesetaraan Anak Desa dan Kota

Eksistensi.id, Samarinda – Komitmen untuk mewujudkan keadilan pendidikan bagi seluruh anak bangsa kembali disuarakan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menekankan pentingnya pembangunan sekolah yang tidak sekadar membangun gedung, tetapi juga dilengkapi dengan infrastruktur pendukung secara menyeluruh.

Ia menyebut, banyak sekolah yang dibangun di wilayah pedesaan atau daerah tertinggal tanpa akses jalan yang layak. Akibatnya, sekolah-sekolah tersebut sulit dijangkau dan tidak benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekitar.

“Kita ingin anak-anak desa tidak kalah dengan anak kota. Maka, ke depan, pembangunan sekolah harus satu paket, ada gedungnya, ada jalannya, bahkan kalau perlu, ada asramanya,” tegas Agusriansyah, Jumat (11/7/25).

Menurutnya, ketimpangan antara kota dan desa dalam hal layanan pendidikan masih menjadi persoalan serius di Kaltim. Ketika anak-anak kota menikmati akses pendidikan yang nyaman dan mudah, anak-anak di pedalaman justru harus menempuh medan berat untuk sampai ke sekolah.

Ia mengkritik pola pembangunan yang masih dilakukan secara parsial. Gedung sekolah dibangun, tetapi tanpa perencanaan akses jalan atau transportasi, sehingga tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan masyarakat.

“Ini yang jadi akar persoalan. Harusnya dari awal pembangunan sudah mempertimbangkan semua aspek—aksesibilitas, transportasi, bahkan pemenuhan gizi dan asrama untuk siswa yang tinggal jauh dari sekolah,” ujarnya.

Agusriansyah menilai, pendidikan berbasis kawasan terpadu adalah solusi yang perlu diterapkan di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Dengan model ini, sekolah tidak berdiri sendiri, tetapi hadir bersama fasilitas penunjang lain yang membuat anak-anak lebih mudah mengakses layanan pendidikan berkualitas.

Ia juga mengingatkan bahwa kesetaraan akses pendidikan bukan soal belas kasihan, tapi hak konstitusional setiap anak, di manapun mereka tinggal.

“Kalau anak kota bisa dapat fasilitas bagus, kenapa anak desa tidak bisa? Negara harus hadir secara utuh, tidak setengah-setengah,” jelasnya.

DPRD Kaltim, lanjut Agusriansyah, akan terus mendorong agar Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota menyusun perencanaan pembangunan pendidikan yang integratif, dengan pendekatan lintas sektor dan berbasis kebutuhan lokal.

“Kita tidak ingin anak-anak desa hanya menjadi angka di data statistik. Kita ingin mereka punya peluang yang sama untuk bermimpi, belajar, dan berhasil,” pungkasnya.(ADV)

Penulis : Nurfa | Editor : Redaksi