Eksistensi.id, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menyoroti persoalan klasik dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni masih tingginya ketergantungan pada suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal ini ia sampaikan menyusul proses seleksi terbuka yang tengah berlangsung untuk mengisi 10 posisi direksi pada lima BUMD milik Pemerintah Provinsi Kaltim.
Ananda menegaskan pentingnya memilih figur-figur profesional dan berpengalaman, bukan sekadar berdasarkan kedekatan atau lobi politik.
“Jangan sampai yang ditunjuk malah hanya menunggu suntikan modal tanpa visi membangun. Kita butuh pemimpin yang bisa menggerakkan BUMD dengan potensi yang dimiliki, bukan yang hanya berharap kucuran dana,” kata Ananda saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (15/7/2025).
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, sosok pemimpin BUMD harus mampu menciptakan nilai tambah, mengelola risiko usaha, serta memaksimalkan sumber daya yang ada agar BUMD dapat beroperasi secara mandiri dan berkelanjutan.
“Kalau direksinya memang kapabel dan berintegritas, tidak hanya bisa menjalankan usaha, tapi juga bisa melipatgandakan keuntungan tanpa ketergantungan pada APBD. Rekam jejak bersih dan kemampuan manajerial wajib jadi pertimbangan utama,” tegasnya.
Adapun lima BUMD yang tengah membuka lowongan direksi ialah PT Migas Mandiri Pratama (MMP), PT Melati Bhakti Satya (MBS), PT Ketenagalistrikan Kaltim, PD Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera, dan PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS). MMP dan MBS masing-masing mencari tiga posisi direksi; PT Ketenagalistrikan membuka dua posisi, sementara dua BUMD lainnya masing-masing membuka satu posisi direktur.
Seleksi administrasi telah rampung pada 10 Juli lalu. Saat ini, tahapan fit and proper test tengah berlangsung sejak 14 Juli hingga 16 Juli, disusul penulisan makalah pada 17 Juli dan sesi wawancara pada 18 hingga 20 Juli 2025.
Ananda menekankan pentingnya profesionalisme dalam kerja panitia seleksi. Ia berharap hasil akhir akan menghasilkan jajaran direksi yang tidak hanya mampu menjalankan roda organisasi, tetapi juga memberi kontribusi riil terhadap pendapatan asli daerah.
“Seleksi ini momen penting untuk perbaikan tata kelola BUMD. Saya yakin pansel punya standar dan pandangan objektif. Kita butuh figur-figur terbaik, bukan sekadar mengisi kursi,” tutupnya.(ADV)