Ketua DPRD Kaltim Desak Reformasi Fiskal Nasional: “Daerah Penghasil SDA Jangan Terus Ditinggalkan”

Eksistensi.id, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pentingnya reformasi sistem fiskal nasional yang lebih berpihak kepada daerah-daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA).

Ia menilai ketimpangan antara kontribusi daerah terhadap pendapatan negara dan besaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah, masih sangat mencolok.

“Kaltim selama ini menjadi salah satu lumbung energi nasional, tapi hasil yang kembali ke daerah tidak sebanding dengan sumbangan yang kami berikan. Ketimpangan ini tidak boleh terus dibiarkan,” tegas Hasanuddin, Selasa (15/7/2025).

Menurutnya, sektor-sektor seperti pertambangan batubara, kehutanan, dan perkebunan telah menjadikan Kaltim sebagai kontributor utama Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Namun, hingga kini pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di Kaltim masih tertinggal dibanding daerah lain yang bukan penghasil SDA.

Hasanuddin mendorong agar diplomasi fiskal dijadikan strategi utama untuk memperjuangkan keadilan dalam pengalokasian DBH.

Ia juga menyarankan pembentukan forum lintas daerah penghasil SDA sebagai wadah perjuangan bersama di tingkat nasional.

“Ini bukan hanya soal Kaltim. Ini soal keadilan bagi semua daerah penghasil di Indonesia. Sudah saatnya suara kita diperkuat melalui kerja sama antardaerah,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa DPRD Kaltim siap berada di garis depan dalam menyuarakan kepentingan daerah melalui jalur konstitusional.

Berbagai rekomendasi dan usulan strategis akan terus diperjuangkan di tingkat pusat agar sistem fiskal nasional benar-benar mencerminkan asas keadilan dan proporsionalitas.

Selain langkah politik, Hasanuddin mengajak seluruh komponen masyarakat Kaltim untuk membangun kesadaran kolektif dan memperkuat solidaritas dalam memperjuangkan hak daerah.

“Perjuangan keadilan fiskal ini tidak bisa hanya dibebankan kepada satu lembaga. Butuh kolaborasi antara pemerintah, DPRD, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan seruan agar pusat mendengarkan suara daerah dan memperbaiki sistem distribusi keuangan nasional.

“Jangan sampai ironi ini terus terjadidaerah penghasil kaya SDA, tapi tertinggal dari sisi pembangunan. Sudah waktunya kebijakan fiskal nasional berubah,” pungkasnya.(ADV)