Pansus LKPJ DPRD Samarinda Tinjau Tiga Sekolah, Proyek Belum Rampung Jadi Sorotan

Eksistensi.Id, Samarinda — Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Samarinda melakukan peninjauan langsung ke tiga sekolah, yakni SD Negeri 010 Palaran, Sekolah Terpadu, dan SMP Negeri 5 Samarinda, Kamis (23/4/2026).

Kunjungan ini dilakukan untuk mengevaluasi realisasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, khususnya di sektor pendidikan.

Ketua Pansus LKPJ DPRD Samarinda, Achmad Sukamto, mengatakan hasil tinjauan menemukan sejumlah proyek pembangunan sekolah yang belum rampung dan berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar.

“Dari hasil peninjauan, memang ada pembangunan yang sudah selesai, tapi masih ada juga yang belum tuntas,” ujarnya.

Ia menegaskan, sektor pendidikan menjadi perhatian karena merupakan program wajib dengan alokasi minimal 20 persen dari APBD. Oleh karena itu, setiap kendala dalam pelaksanaan pembangunan harus segera diselesaikan.

“Yang sudah selesai kita apresiasi, tapi yang belum ini harus segera ditindaklanjuti,” katanya.

Selain persoalan fisik bangunan, pansus juga menyoroti keterbatasan anggaran yang menjadi kendala dalam penyelesaian proyek. Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan, sejumlah pekerjaan mengalami penyesuaian karena kemampuan anggaran yang terbatas.

“Saat ini kemampuan anggaran sekitar Rp10 miliar, sementara kebutuhan masih lebih besar dan akan dilanjutkan pada 2026,” jelasnya.

Ia menambahkan, kebutuhan tersebut belum termasuk pengadaan mebel atau perlengkapan sekolah yang juga penting untuk menunjang proses belajar.

Tak hanya itu, pansus juga mencermati aspek pengelolaan sekolah tingkat SMA yang berada di bawah kewenangan provinsi, terutama yang dikelola yayasan namun berdiri di atas lahan negara.

Menurutnya, hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Sukamto menegaskan, hasil peninjauan ini akan menjadi bahan rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah dalam rangka perbaikan sektor pendidikan ke depan.

“Kami hanya memberikan rekomendasi berdasarkan evaluasi LKPJ, apa yang sudah berjalan dan apa yang masih menjadi catatan,” pungkasnya.(adv/NFD)