DPRD Samarinda Dorong Kepastian Status Guru, Ismail: Idealnya Jadi ASN

Eksistensi.id, Samarinda – Kepastian status kepegawaian guru menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Ismail Latisi menilai tenaga pendidik idealnya memiliki status Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih terjamin dari sisi pekerjaan maupun kesejahteraan.

Menurut Ismail, status ASN memberikan kepastian yang dibutuhkan guru untuk menjalankan tugas dalam jangka panjang. Ia juga berharap kepastian tersebut membuat guru dapat menetap di wilayah penempatan dan tidak terus dihadapkan pada ketidakjelasan status pekerjaan.

“Kalau saya melihatnya, cocoknya guru itu ASN. Kenapa? Supaya dia kemudian menetap di sana. Kesejahteraannya juga betul-betul terjamin,” jelas Ismail, Sabtu (22/8/26).

Ia mengatakan, keberadaan guru yang menetap di sekolah tempat bertugas penting untuk menjaga kesinambungan pendidikan. Guru tidak hanya menjalankan kegiatan belajar mengajar, tetapi juga membangun hubungan dengan peserta didik dan lingkungan sekolah dalam waktu yang panjang.

Karena itu, menurut Ismail, kebijakan pengelolaan tenaga pendidik perlu memberikan ruang bagi guru untuk memperoleh kepastian karier. Pengangkatan menjadi ASN dapat menjadi salah satu bentuk kepastian tersebut.

“Kalau kita ingin guru benar-benar mengabdi, tentu kesejahteraan dan statusnya juga harus diperhatikan,” ujarnya.

Ismail memahami pengangkatan guru menjadi ASN tidak dapat dilakukan sekaligus. Pemerintah tetap perlu menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kemampuan anggaran serta kebutuhan tenaga pendidik di masing-masing daerah.

“Sebetulnya semuanya sama saja antara nakes dengan guru. Tapi, kita bicara kebutuhan guru saat ini, khususnya Kota Samarinda,” katanya.

Ia menilai persoalan guru tidak cukup dilihat dari kebutuhan tenaga pengajar semata. Setelah tenaga pendidik direkrut, pemerintah juga perlu memikirkan bagaimana mereka dapat bertahan dan menjalankan pengabdian secara berkelanjutan.

DPRD Samarinda berharap kebijakan kepegawaian ke depan dapat memberikan arah yang lebih jelas bagi tenaga pendidik.

“Kepastian status, bukan hanya menyangkut pekerjaan guru, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan pendidikan di Samarinda,” tandasnya.(adv)