Dana Renovasi Sekolah Samarinda Tak Hanya Bertumpu pada APBD

Eksistensi.id, Samarinda – Kebutuhan rehabilitasi sekolah di Samarinda dinilai membutuhkan dukungan dari berbagai sumber anggaran.

DPRD Kota Samarinda menyebut perbaikan fasilitas pendidikan dapat dibiayai melalui APBD maupun dukungan pemerintah pusat dan provinsi sesuai ketentuan yang berlaku.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan, banyaknya kebutuhan renovasi membuat pemerintah perlu memanfaatkan skema pendanaan yang tersedia. Langkah tersebut diperlukan agar keterbatasan fiskal daerah tidak menghambat perbaikan sarana pendidikan.

“Kalau tahun 2026 ini ada banyak DAK. Nilainya miliaran rupiah untuk SD dan SMP dari pusat. TK dan PAUD juga ada,” ucap Sri Puji, Jumat (21/8/26).

Menurutnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menjadi salah satu sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung rehabilitasi sekolah. Selain itu, kebutuhan tertentu juga dapat diusulkan melalui APBD maupun Bantuan Keuangan (Bankeu), dengan tetap mengikuti persyaratan masing-masing program.

Sri Puji menilai pemilihan sumber anggaran harus disesuaikan dengan jenis kebutuhan dan kondisi sekolah. Pemerintah perlu memastikan setiap usulan memiliki data pendukung sehingga dapat diproses sesuai skema pembiayaan yang dituju.

“Kalau anggarannya Rp50 miliar dan ada efisiensi, tentu dipilih yang paling prioritas,” ujarnya.

Ia mengatakan persoalan tersebut menjadi semakin penting dalam penyusunan program 2027. Jumlah sekolah yang membutuhkan perbaikan cukup banyak sehingga tidak seluruhnya dapat dikerjakan dalam satu tahun anggaran.

Karena itu, pemetaan kondisi sekolah perlu dilakukan sebelum menentukan sumber pendanaan. Bangunan dengan kerusakan berat dan fasilitas yang paling mendesak harus ditempatkan sebagai prioritas.

Menurut Sri Puji, kombinasi sumber pembiayaan dapat menjadi solusi untuk memperluas cakupan rehabilitasi. Pemerintah daerah tidak hanya menunggu kemampuan APBD, tetapi juga aktif mengoptimalkan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat.

DPRD Samarinda mendorong koordinasi antarpemerintah diperkuat agar setiap peluang pendanaan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

“Dengan perencanaan dan pemetaan yang tepat, kebutuhan perbaikan sekolah diharapkan dapat ditangani secara bertahap sesuai tingkat urgensinya,” tandasnya.(adv)