Anggaran Terbatas, DPRD Samarinda Minta Renovasi Sekolah 2027 Tepat Sasaran

Eksistensi.id, Samarinda – Tidak semua sekolah di Kota Samarinda yang mengusulkan perbaikan dapat ditangani secara bersamaan pada 2027.

DPRD Samarinda meminta pemerintah melakukan pemetaan agar anggaran renovasi diarahkan terlebih dahulu kepada sekolah dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan paling mendesak.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan, usulan perbaikan sekolah datang dari berbagai jalur. Selain aspirasi anggota DPRD, kebutuhan tersebut juga muncul melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat kelurahan hingga kota.

“Banyak usulan dari DPRD. Dari pokir saya saja ada beberapa sekolah, belum lagi hasil Musrenbang kelurahan, kecamatan, dan kota,” ujar Sri Puji, Jumat (21/8/26).

Menurutnya, banyaknya usulan membuat pemerintah harus memiliki dasar yang jelas dalam menentukan sekolah penerima program rehabilitasi. Kondisi bangunan dan tingkat kerusakan menjadi pertimbangan penting sebelum pekerjaan dimasukkan dalam rencana pembangunan 2027.

Sri Puji menyebut kebutuhan tersebut juga ditemukan saat anggota DPRD turun langsung ke sejumlah wilayah. Beberapa sekolah masih menyampaikan kebutuhan perbaikan ruang belajar maupun fasilitas pendukung lainnya.

“Prioritasnya yang mana saya tidak hafal karena cukup banyak. Kalau anggarannya Rp50 miliar dan ada efisiensi, tentu dipilih yang paling prioritas,” katanya.

Ia menilai keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat seluruh usulan tidak mungkin direalisasikan dalam satu waktu. Karena itu, sekolah dengan kondisi paling membutuhkan harus ditempatkan di urutan teratas.

Pemetaan juga dinilai penting agar program renovasi tidak hanya berdasarkan banyaknya usulan, tetapi benar-benar melihat kondisi fisik bangunan di lapangan. Sekolah dengan kerusakan berat perlu mendapat perhatian lebih dibandingkan fasilitas yang masih dapat digunakan dengan perbaikan ringan.

DPRD Samarinda mendorong pemerintah menyusun daftar prioritas berdasarkan data kerusakan dan tingkat urgensi masing-masing sekolah.

“Langkah tersebut diharapkan membuat anggaran pendidikan yang tersedia dapat memberikan dampak langsung terhadap kualitas fasilitas belajar,” tegasnya.

Sri Puji berharap pembahasan program 2027 menghasilkan keputusan yang berpihak pada sekolah dengan kebutuhan paling mendesak.

“Dengan penentuan prioritas yang jelas, keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk menunda perbaikan fasilitas pendidikan yang sudah membutuhkan penanganan serius,” tandasnya.(adv)