Rohim Minta Pemkot Samarinda Perjelas Manfaat Parkir Berlangganan

Eksistensi.id Samarinda – Rencana penerapan sistem parkir berlangganan di Kota Samarinda menjadi perhatian DPRD Samarinda. Pemerintah kota diminta memberikan penjelasan secara menyeluruh kepada masyarakat mengenai mekanisme, cakupan layanan, hingga manfaat yang diperoleh peserta.

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan sosialisasi program tidak cukup hanya menyampaikan nominal tarif. Menurutnya, masyarakat harus memahami secara jelas layanan yang akan mereka dapatkan setelah membayar biaya parkir berlangganan.

“Warga harus mengetahui secara jelas apa saja manfaat yang diperoleh setelah menjadi peserta. Jangan hanya menjelaskan biaya yang dibayarkan, tetapi juga layanan yang diterima,” ujarnya, Jumat (2/10/2026).

Rohim menilai pemerintah perlu menjelaskan lokasi-lokasi parkir yang termasuk dalam program, tata cara penggunaannya, serta hak yang diperoleh peserta. Kejelasan informasi tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mempertimbangkan program berdasarkan manfaat yang ditawarkan.

Selain itu, kualitas pelayanan juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Ia meminta aspek keamanan dan kenyamanan diperhatikan karena masyarakat yang telah membayar iuran tentu memiliki ekspektasi terhadap pelayanan yang lebih terjamin.

“Ketika seseorang sudah menjadi peserta parkir berlangganan, maka ada harapan terhadap pelayanan yang lebih pasti, termasuk keamanan dan kenyamanan saat menggunakan fasilitas tersebut,” katanya.

Rohim turut menanggapi informasi mengenai adanya dugaan pemotongan gaji ASN sebesar Rp400 ribu untuk membayar parkir berlangganan. Ia menegaskan bahwa keikutsertaan ASN dalam program tersebut bukan sebuah kewajiban.

Menurutnya, ASN memang menjadi salah satu kelompok yang lebih awal diperkenalkan dengan skema parkir berlangganan. Namun, setiap pegawai tetap memiliki pilihan untuk mengikuti atau tidak.

“Keikutsertaan dalam program ini tetap berdasarkan pilihan masing-masing. ASN yang berminat dapat mendaftar, sementara yang belum ingin bergabung juga tidak ada kewajiban untuk ikut,” tegasnya.

Selain persoalan layanan, Rohim juga meminta Pemkot Samarinda membuka perhitungan mengenai keuntungan atau efisiensi yang ditawarkan program tersebut. Masyarakat, kata dia, perlu diberikan gambaran mengenai perbandingan biaya parkir reguler dengan tarif berlangganan selama satu tahun.

Dengan adanya perbandingan yang jelas, masyarakat dapat menilai apakah skema berlangganan memang lebih ekonomis dibandingkan membayar parkir setiap kali menggunakan fasilitas tersebut.

“Pemerintah perlu memberikan gambaran yang utuh. Jangan sampai masyarakat hanya melihat nominal yang harus dibayar tanpa memahami perbandingan biaya yang mungkin dikeluarkan selama setahun jika menggunakan sistem parkir reguler,” jelasnya.

Ia menyebut, berdasarkan perhitungan yang sebelumnya disampaikan pemerintah, pengeluaran parkir masyarakat selama satu tahun berpotensi lebih tinggi apabila menggunakan sistem reguler dibandingkan skema berlangganan. Namun, informasi tersebut menurutnya masih perlu disosialisasikan secara luas agar masyarakat memperoleh pemahaman yang sama.

Rohim menegaskan, keberhasilan program parkir berlangganan tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya masyarakat yang mendaftar. Hal yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh peserta.

“Jika pelayanan berjalan baik dan manfaatnya terlihat langsung di lapangan, masyarakat akan lebih mudah memahami tujuan program ini dan mempertimbangkan untuk ikut serta,” pungkasnya.

Penulis : Rizky
Editor : Redaksi