Eksistensi.id, Samarinda– Pemadaman listrik yang berulang di Samarinda mendorong Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, meminta PT PLN (Persero) memberikan kompensasi kepada pelanggan. Ia mengusulkan pengurangan tagihan listrik hingga 50 persen sebagai bentuk tanggung jawab atas pelayanan yang belum berjalan normal.
Ia menilai gangguan pasokan listrik yang berlangsung selama beberapa bulan telah menghambat berbagai aktivitas masyarakat, baik di lingkungan rumah tangga maupun sektor usaha.
Menurutnya, pelanggan tidak semestinya terus membayar tagihan secara penuh ketika layanan listrik mengalami gangguan berulang. Kompensasi dinilai perlu diberikan agar masyarakat memperoleh bentuk pertanggungjawaban yang nyata dari penyedia layanan.
“Ketika masyarakat tidak mendapatkan pelayanan listrik secara optimal, harus ada bentuk penggantian yang jelas. Jangan sampai pelanggan tetap menanggung pembayaran penuh, sementara hak mereka atas layanan listrik justru terganggu,” ujar Rohim.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menyebut persoalan kelistrikan di Samarinda telah berlangsung hampir enam bulan. Ia juga menyoroti komunikasi PLN yang dinilai lebih banyak berisi pemberitahuan jadwal pemadaman dibandingkan kepastian mengenai normalisasi pasokan listrik.
Dampak gangguan tersebut, lanjutnya, turut dirasakan pelaku usaha kecil. Aktivitas produksi bisa terhenti, bahan baku berisiko rusak, dan pendapatan berkurang. Sementara masyarakat di rumah harus menyesuaikan berbagai kebutuhan sehari-hari akibat listrik yang tidak stabil.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian listrik kembali normal, bukan sekadar pemberitahuan kapan pemadaman berlangsung. PLN juga harus memperhatikan kerugian yang ditanggung pelanggan,” tegasnya.
Selain kompensasi, Rohim meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas pembangkit dan peralatan yang mengalami gangguan. Ia mendorong perbaikan maupun penggantian perangkat yang sudah tidak layak serta keterbukaan mengenai penyebab masalah dan target penyelesaiannya.
Ia juga meminta adanya audit terhadap pengelolaan PLN untuk mengetahui faktor yang menyebabkan gangguan terus berulang.
“Apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran, kami berharap persoalan tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum,” tandasnya.(adv/DPRD/Nurfa)








Users Today : 809
Users Yesterday : 870
Views Today : 2274
Total views : 711666
Who's Online : 6
