Eksistensi.id, – Pemenuhan hak tenaga kerja menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyusul masih adanya laporan pekerja terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa pesangon, pembayaran upah yang tidak sesuai ketentuan, hingga penahanan ijazah oleh perusahaan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, meminta perusahaan di Samarinda menjalankan kewajiban sesuai peraturan ketenagakerjaan. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut karena menyangkut hak pekerja sekaligus kepastian hubungan industrial.
Novan menjelaskan, penanganan pengaduan tenaga kerja masih menghadapi kendala pembagian kewenangan antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan ketenagakerjaan menjadi kewenangan pemerintah provinsi melalui Disnakertrans Kalimantan Timur. Sementara itu, Disnaker Samarinda lebih berperan dalam memfasilitasi pengaduan dan mengoordinasikan penyelesaian persoalan.
“Kami tetap membuka ruang bagi pekerja yang mengalami masalah dengan perusahaan. Meskipun pengawasan berada di tingkat provinsi, DPRD akan membantu memfasilitasi agar setiap pengaduan mendapatkan tindak lanjut,” kata Novan, Kamis (12/11/26).
Ia menerangkan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan melalui perundingan antara pekerja dan perusahaan. Jika tidak tercapai kesepakatan, proses dapat berlanjut ke mediasi hingga Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.
Namun, panjangnya proses tersebut kerap menjadi beban bagi pekerja yang sudah kehilangan sumber penghasilan. Kondisi ekonomi dan keterbatasan pendampingan hukum membuat sebagian pekerja kesulitan memperjuangkan haknya.
Novan juga menyoroti praktik penahanan ijazah yang masih dilaporkan terjadi di lingkungan perusahaan. Ia meminta dokumen pendidikan milik karyawan tidak dijadikan alat untuk membatasi pekerja, terutama setelah hubungan kerja berakhir.
“Ijazah merupakan dokumen pribadi pekerja. Perusahaan harus mengembalikannya dan tidak menjadikan dokumen tersebut sebagai alat untuk menahan atau membatasi hak karyawan,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Selain itu, perusahaan diminta memastikan kejelasan perjanjian kerja, pembayaran upah, jaminan sosial, serta pemberian pesangon sesuai ketentuan apabila terjadi PHK.
Komisi IV DPRD Samarinda menyatakan akan terus memfasilitasi pengaduan dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar persoalan ketenagakerjaan memperoleh penyelesaian.
“Harapannya, hubungan antara perusahaan dan pekerja dibangun melalui kepatuhan terhadap aturan serta komunikasi yang baik sehingga hak tenaga kerja terlindungi tanpa menghambat keberlangsungan usaha,” tandasnya.(adv/DPRD/Nurfa)








Users Today : 809
Users Yesterday : 870
Views Today : 2290
Total views : 711682
Who's Online : 4
