Eksistensi.id, KALTIM- Penanganan banjir, pembenahan infrastruktur, dan pengembangan UMKM di Samarinda dinilai membutuhkan sokongan anggaran yang lebih besar dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah kota membuat sejumlah kebutuhan pembangunan tersebut perlu mendapat dukungan lintas pemerintahan.
Anggota DPRD Kaltim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Samarinda, Subandi, mengatakan persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam kebijakan penganggaran provinsi. Menurutnya, pemerintah kota tidak bisa bekerja sendiri untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang membutuhkan pembiayaan besar.
Ia menyebut penanganan banjir dan peningkatan infrastruktur dasar perlu berjalan beriringan dengan upaya memperkuat UMKM. Ketiga sektor itu dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan Kota Samarinda.
“Pemerintah provinsi perlu ikut memberikan dukungan anggaran. Sebab, penanganan banjir, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan UMKM membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, sementara kemampuan APBD kota masih terbatas,” kata Subandi, Kamis (12/11/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa Samarinda memiliki posisi strategis sebagai ibu kota provinsi. Kondisi pembangunan kota tersebut turut mencerminkan perkembangan Kalimantan Timur, sehingga berbagai persoalan yang belum terselesaikan perlu mendapat perhatian lebih.
Terlebih, meningkatnya aktivitas pemerintahan dan ekonomi di kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat kebutuhan terhadap pembangunan perkotaan semakin penting.
Subandi menyatakan akan memperjuangkan dukungan anggaran provinsi yang lebih proporsional bagi Samarinda.
“Kami berharap keterlibatan pemerintah provinsi dapat mempercepat pembangunan dan mendorong kota tersebut menjadi lebih nyaman serta mencerminkan kemajuan Kaltim,” tandasnya.(adv)
penulis : fara








Users Today : 809
Users Yesterday : 870
Views Today : 2281
Total views : 711673
Who's Online : 4
