Eksistensi.id, KALTIM – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan, meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak ekonomi apabila larangan rokok elektrik atau vape diberlakukan secara menyeluruh.
Menurutnya, perubahan kebijakan tidak hanya menyangkut aktivitas usaha, tetapi juga berpotensi memengaruhi pendapatan daerah dan mata pencaharian pekerja di sektor tersebut.
Hal ini menyusul terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 pada 6 November yang menetapkan hukum haram terhadap penggunaan, produksi, hingga perdagangan vape. Firnadi menyatakan DPRD menghormati keputusan keagamaan tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa fatwa tidak serta-merta menjadi dasar pencabutan izin maupun penutupan toko.
“MUI merekomendasikan kepada Presiden dan DPR RI agar menyusun aturan pelarangan secara menyeluruh. Fatwa itu sendiri tidak otomatis mencabut izin usaha atau menutup toko vape,” kata Firnadi, Minggu (15/11/2026).
Sembari menunggu kebijakan pemerintah pusat, ia menilai pengawasan terhadap ketentuan yang sudah berlaku perlu diperkuat. PP Nomor 28 Tahun 2024 telah mengatur larangan penjualan rokok elektrik kepada masyarakat berusia di bawah 21 tahun dan ibu hamil, termasuk pembatasan penjualan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan serta tempat bermain anak.
“Pengawasan terhadap ketentuan ini bisa diperkuat sekarang, terutama untuk melindungi anak dan remaja,” tegasnya.
Firnadi juga menyoroti perlunya transparansi penerimaan pajak rokok elektrik. Ia mendorong Komisi II meminta penjelasan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim dan Bea Cukai mengenai realisasi penerimaan pada 2025 dan 2026, termasuk kejelasan porsi pajak vape dalam penerimaan pajak rokok secara keseluruhan.
Di sisi ketenagakerjaan, potensi dampaknya tidak kecil. Berdasarkan perkiraan Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) Kaltim, terdapat sekitar 400 toko vape dengan kurang lebih 1.400 pekerja.
“Jika pemerintah pusat memutuskan pelarangan menyeluruh, langkah peralihan bagi pekerja perlu disiapkan sejak kebijakan dirancang. Perlindungan kesejahteraan harus menjadi pertimbangan utama,” ujarnya.
Karena itu, Firnadi meminta Disnakertrans Kaltim bersama asosiasi usaha memverifikasi jumlah dan sebaran pekerja, sekaligus menyiapkan pelatihan keterampilan baru atau reskilling.
“Langkah tersebut dinilai penting agar pekerja memiliki alternatif mata pencaharian apabila kebijakan pelarangan diberlakukan,” tandasnya.(adv/DPRD Kaltim)










Users Today : 57
Users Yesterday : 960
Views Today : 87
Total views : 701257
Who's Online : 2
