Eksistensi.id, KALTIM – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Akhmed Reza Fachlevi, menilai pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada manfaat jangka panjang, bukan sekadar mengejar penyelesaian proyek.
Ia meminta pemerintah provinsi memastikan setiap pekerjaan memiliki perencanaan, standar kualitas, serta dukungan anggaran yang jelas agar hasilnya benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Sorotan tersebut muncul di tengah pembangunan sejumlah ruas jalan strategis di Kaltim, salah satunya jalur penghubung Tering, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), menuju Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Proyek yang terbagi dalam tiga paket pekerjaan itu mencatat progres lebih dari 50 persen.
Berdasarkan data progres yang disampaikan, paket pertama mencapai 67 persen, paket kedua 68 persen, sedangkan paket ketiga telah menyentuh 77 persen. Capaian tersebut dinilai perlu diikuti pengawasan terhadap mutu pekerjaan agar infrastruktur yang dibangun dapat digunakan secara optimal.
Reza mengapresiasi langkah pemerintah provinsi dalam mendorong pembangunan infrastruktur. Namun, ia mengingatkan bahwa capaian fisik harus tetap didukung perencanaan teknis yang terukur.
“Kami melihat dan menilai apa yang dilakukan oleh Gubernur dalam pembangunan infrastruktur di Kaltim sudah cukup baik. Kinerja inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kaltim,” ujar Reza, Minggu (15/11/26),
Menurutnya, aspek spesifikasi dan standar kualitas tidak boleh diabaikan sejak tahap perencanaan. Kepastian ketersediaan anggaran juga menjadi faktor penting agar pekerjaan tidak terkendala dan hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Terlepas dari itu semua, sebuah perencanaan haruslah matang. Mulai dari spesifikasi dan kualitas standar perlu kita perhatikan, dan yang paling penting adalah kepastian anggaran yang tersedia,” jelasnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran, DPRD Kaltim akan memastikan alokasi belanja infrastruktur digunakan sesuai peruntukan. Reza menegaskan, anggaran pembangunan harus diarahkan untuk menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
“Yang jelas, secara fungsi kami di DPRD yang menjalankan pengawasan dan penganggaran. Kami ingin anggaran ini digunakan dengan sebaik mungkin, sesuai peruntukannya dan menjawab kebutuhan infrastruktur di lapangan,” terangnya.
Ia berharap pembangunan jalan berstatus kewenangan provinsi di seluruh Kaltim menghasilkan infrastruktur berkualitas dan dapat menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari.(adv/DPRD Kaltim)
Penulis : Fara









Users Today : 55
Users Yesterday : 960
Views Today : 69
Total views : 701239
Who's Online : 2
