Agusriansyah: Digitalisasi Data Sosial Jadi Kunci Penanganan Anak Jalanan di Kaltim

Eksistensi.id, Samarinda — Persoalan anak jalanan di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai tidak bisa lagi diselesaikan hanya dengan pendekatan konvensional.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa solusi jangka panjang membutuhkan terobosan sistemik, khususnya melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi data sosial.

Menurutnya, selama ini penanganan masalah sosial seperti anak jalanan sering kali terjebak dalam pola reaktif, bukan preventif. Salah satu penyebabnya adalah ketiadaan sistem data yang kuat dan terintegrasi, yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap intervensi kebijakan.

“Masalahnya bukan cuma anggaran. Tapi kita tidak tahu pasti siapa yang ditangani, berapa jumlahnya, dan di mana mereka berada secara akurat. Kalau kita punya sistem data digital yang solid, maka langkah penanganan bisa jauh lebih presisi,” ujar Agusriansyah, Sabtu (12/7/25).

Ia menilai bahwa pembangunan sistem informasi sosial yang dikelola secara terpusat melibatkan Bappeda dan dinas-dinas terkait merupakan syarat mutlak jika daerah ingin benar-benar menyentuh akar permasalahan anak jalanan dan kelompok rentan lainnya.

Agusriansyah juga menyarankan agar Pemerintah Daerah mulai mengembangkan dashboard sosial yang dapat diakses lintas instansi sebagai rujukan bersama dalam menentukan prioritas program.

“Dengan data real-time, intervensi bisa cepat dan tepat. Misalnya, kita tahu di kelurahan mana terjadi peningkatan anak jalanan, atau dari mana mereka berasal. Ini semua hanya bisa dilakukan kalau kita punya peta digital sosial,” jelasnya.

Selain mengandalkan kemampuan pemerintah daerah, ia juga mendorong sektor swasta untuk turut berperan dalam pendekatan berbasis data.

Ia menekankan bahwa dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bisa diarahkan untuk membangun infrastruktur data dan sistem layanan sosial berbasis teknologi.

“Bayangkan kalau CSR digunakan untuk membiayai pengembangan aplikasi pelaporan anak jalanan, atau sistem rujukan pendidikan informal bagi mereka. Itu lebih berdampak daripada sekadar proyek infrastruktur,” katanya.

Agusriansyah juga menyarankan agar formulasi kebijakan sosial di Kaltim melibatkan pihak kampus dan lembaga teknologi.

Ia menyebut kolaborasi dengan lembaga riset dan tim independen mampu menghasilkan sistem cerdas berbasis analitik yang lebih kuat ketimbang hanya mengandalkan insting birokrasi.

“Kebijakan publik tidak bisa lagi dibuat dari asumsi. Kita perlu riset, data real-time, dan sistem pemantauan. Tanpa itu, kita hanya akan mengulang kebijakan lama yang tidak pernah menyelesaikan masalah,” terangnya.

Dengan mendorong digitalisasi sistem sosial, Agusriansyah berharap Kaltim dapat lebih adaptif dalam menjawab tantangan ketimpangan sosial.

“Penanganan anak jalanan, bisa menjadi titik awal perubahan besar menuju tata kelola sosial yang modern, efisien, dan berkeadilan,” tandasnya.(ADV)

Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi