Sekolah Negeri Kian Tertinggal, Darlis Soroti Ketimpangan Daya Saing Pendidikan Dasar di Samarinda

Eksistensi.id, Samarinda — Ketimpangan mutu antara sekolah negeri dan swasta di tingkat pendidikan dasar kembali menjadi sorotan. Kali ini, suara kritik datang dari Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi, yang menyoroti rendahnya tingkat keterisian bangku di Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Samarinda.

Lebih dari 2.000 kursi kosong tercatat di berbagai SDN di ibu kota Kaltim. Kondisi ini mencerminkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri, yang kini mulai tergeser oleh dominasi sekolah swasta dalam menarik minat orang tua.

“Ini bukan soal data teknis semata, tapi persoalan persepsi dan kualitas. Orang tua sekarang cenderung memilih sekolah swasta karena dianggap lebih unggul dalam pelayanan dan pembelajaran,” ujar Darlis, Sabtu (12/7/25).

Ia menilai bahwa masyarakat Kaltim, dengan tingkat ekonomi yang cenderung mapan, kini semakin berorientasi pada kualitas. Banyak dari mereka rela membayar lebih mahal demi memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan terbaik, terutama di usia dini.

Faktor lain yang membuat sekolah swasta lebih diminati adalah letaknya yang sering kali lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal masyarakat. Di sisi lain, sekolah negeri dianggap kurang adaptif terhadap perubahan, baik dari sisi pendekatan kurikulum, kualitas SDM, maupun fasilitas.

“Ini sebenarnya sinyal peringatan bagi sistem pendidikan negeri. Jika tidak segera dibenahi, maka bukan tidak mungkin akan ada kebijakan efisiensi ke depan, termasuk menutup sekolah yang terus sepi peminat,” tegasnya.

Darlis menekankan perlunya refleksi mendalam dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan, terutama Dinas Pendidikan dan manajemen sekolah negeri. Evaluasi menyeluruh terhadap kualitas guru, fasilitas belajar, hingga sistem pembelajaran menjadi hal yang tak bisa ditunda.

Ia juga mengingatkan bahwa eksistensi sekolah negeri harus dipertahankan demi menjamin akses pendidikan yang setara bagi seluruh kalangan masyarakat, terutama yang tidak mampu membayar layanan pendidikan swasta.

“Sekolah negeri itu simbol keadilan pendidikan. Kalau sampai ditinggalkan, lalu siapa yang akan menjamin pendidikan untuk masyarakat kecil? Ini bukan sekadar efisiensi, tapi soal komitmen terhadap pendidikan publik,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, Komisi IV DPRD Kaltim mendorong langkah korektif yang konkret agar daya saing sekolah negeri kembali meningkat. Harapannya, masyarakat dapat kembali percaya bahwa sekolah negeri mampu memberikan pendidikan berkualitas, tidak kalah dengan sekolah swasta.(ADV)

Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi