Eksistensi.id, Samarinda — Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengkritik lemahnya sistem pendukung operasional layanan darurat kesehatan di sejumlah fasilitas pemerintah.
Hal itu ia soroti menyusul temuan di Puskesmas Samarinda Kota, di mana ambulans tersedia tetapi tak bisa difungsikan akibat ketiadaan sopir.
“Ambulansnya ada, tapi saat dibutuhkan untuk kegiatan penyuluhan, hanya terparkir karena tak ada pengemudi. Ini bukan soal kendaraan lagi, tapi sistem pendukung yang tidak berjalan,” ujar Novan, Sabtu (12/7/25).
Menurutnya, pengadaan ambulans yang hanya difokuskan pada aspek fisik tanpa memperhatikan aspek operasional justru berisiko membebani anggaran dan menghambat layanan publik.
Ia menekankan bahwa armada darurat seperti ambulans seharusnya menjadi bagian dari sistem pelayanan terpadu, yang melibatkan personel siap pakai, jadwal operasional yang terencana, serta mekanisme perawatan rutin.
“Ambulans tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada SDM, sistem rotasi sopir, dan rencana perawatan yang terintegrasi. Kalau tidak, fungsinya akan macet di tengah jalan,” jelasnya.
Novan mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk merancang ulang kebijakan pengadaan ambulans dengan pendekatan sistemik dan jangka panjang.
Ia menyebut perencanaan yang menyeluruh menjadi kunci agar setiap aset yang dibeli benar-benar memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa mangkraknya ambulans bukan hanya kerugian aset, tapi juga potensi hilangnya nyawa ketika bantuan medis terlambat datang.
“Jangan sampai kejadian seperti ini terulang. Pelayanan kesehatan darurat tidak boleh terhambat oleh kesalahan manajemen. Harus ada langkah korektif yang konkret,” tegasnya.
Novan menegaskan bahwa DPRD akan mengawal kebijakan ini agar setiap fasilitas layanan kesehatan di Samarinda memiliki sistem dukungan operasional yang memadai, sehingga kehadiran ambulans benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(ADV)