Eksistensi.id, KALTIM – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi, mengkhawatirkan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 berlangsung terburu-buru karena waktu yang tersedia semakin terbatas. Kekhawatiran itu muncul setelah kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) baru ditandatangani DPRD Kaltim bersama Gubernur Kaltim dalam Rapat Paripurna ke-36, Kamis (19/11/2026).
Dengan batas waktu penetapan APBD pada 30 November 2026, masih ada sejumlah tahapan yang harus diselesaikan. Mulai dari penyampaian nota keuangan, pandangan umum fraksi-fraksi, jawaban pemerintah, hingga pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Situasi tersebut semakin menjadi perhatian karena DPRD Kaltim dijadwalkan menjalani masa reses hingga 26 November 2026. Artinya, waktu untuk menyelesaikan pembahasan bersama pemerintah daerah sebelum batas akhir penetapan APBD semakin terbatas.
Kekhawatiran tersebut sebelumnya telah disampaikan Darlis melalui interupsi dalam Rapat Paripurna ke-35, Rabu (18/11/2026). Saat itu, ia juga mempertanyakan status pelaksanaan rapat karena tidak tercantum dalam jadwal Badan Musyawarah (Banmus) yang dibagikan kepada anggota DPRD.
“Berdasarkan jadwal Banmus yang dibagikan kepada kami, tidak ada tercantum rapat paripurna pada hari ini. Sehingga yang pertama harus di-clear-kan adalah status paripurna ini,” ujarnya.
Dalam interupsi tersebut, Darlis turut mengingatkan bahwa waktu yang tersisa untuk membahas APBD 2027 harus dibagi dengan sejumlah agenda yang belum diselesaikan. Ia menilai keterlambatan kesepakatan KUA-PPAS berpotensi mengurangi ruang pembahasan antara legislatif dan pemerintah daerah.
“Kalau kita hitung dari hari ini ke 30 November, masih ada beberapa tahapan. Ada penyampaian nota, pandangan umum fraksi-fraksi, jawaban, dan ruang yang cukup untuk membahas APBD antara Banggar dengan TAPD,” kata Darlis.
Menurutnya, pembahasan yang dilakukan dalam waktu terbatas berisiko memengaruhi kualitas APBD. Ia khawatir sejumlah kegiatan yang masuk dalam rancangan anggaran tidak sempat diketahui maupun dicermati secara menyeluruh oleh anggota DPRD.
“Kalau KUA-PPAS-nya molor sampai sekarang, otomatis kualitas APBD juga menurun. Jangan heran kalau kemudian nanti akan banyak kegiatan-kegiatan dari APBD yang teman-teman anggota DPR tidak tahu,” tegasnya.
Darlis juga mengingatkan konsekuensi apabila pembahasan APBD tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal. Pemerintah daerah dapat menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Namun, menurutnya, skema tersebut akan membatasi pelaksanaan program baru karena belanja pemerintah lebih berfokus pada kebutuhan rutin sebagaimana tahun sebelumnya.
“Yang paling dirugikan itu adalah masyarakat Kalimantan Timur. Kalau Perkada, otomatis tidak akan ada program-program baru yang dilaksanakan, yang dilaksanakan adalah belanja-belanja rutin sebagaimana tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Di tengah pembahasan anggaran tersebut, Darlis turut menyinggung persoalan pola kontrak pembangunan, khususnya penggunaan Multi Years Contract (MYC) atau kontrak tahun jamak. Ia menegaskan DPRD bukan berarti menolak proyek pembangunan, tetapi mempertanyakan penerapan MYC yang menurutnya belum memenuhi persyaratan administrasi.
Menurut Darlis, pembangunan tetap dapat dilaksanakan melalui skema Single Years Contract (SYC) atau kontrak tahun tunggal. Karena itu, perbedaan pandangan mengenai pola kontrak tersebut seharusnya tidak menjadi penghambat penyelesaian pembahasan KUA-PPAS dan APBD 2027.
“Harapannya, seluruh tahapan pembahasan dapat diselesaikan dengan waktu yang tersedia agar penyusunan APBD tetap berjalan cermat dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat Kaltim,” terangnya. (adv)
penulis : Dani









Users Today : 983
Users Yesterday : 1162
Views Today : 1521
Total views : 708012
Who's Online : 6
