DPRD Kaltim Minta Unsur Pimpinan Pemprov Lebih Konsisten Hadir di Rapat Paripurna

Eksistensi.id, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menyoroti pentingnya kehadiran unsur pimpinan Pemerintah Provinsi dalam forum Rapat Paripurna sebagai bentuk penghormatan terhadap lembaga legislatif.

Pernyataan ini disampaikan Hasanuddin menanggapi interupsi yang dilontarkan Anggota DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, dalam Rapat Paripurna ke-25 yang digelar pada Senin (21/7/2025). Syahariah menyoroti absennya seluruh unsur pimpinan Pemprov Kaltim dalam sidang tersebut.

Hasanuddin menyampaikan bahwa secara normatif, ketidakhadiran kepala daerah memang dimungkinkan sepanjang disertai dengan pendelegasian resmi.

Namun dari sisi etika pemerintahan, kehadiran langsung dinilai penting untuk menjaga keharmonisan antara eksekutif dan legislatif.

“Secara aturan, kalau Gubernur tidak bisa hadir, bisa didelegasikan ke Wakil Gubernur, Sekda, atau asisten. Itu sah-sah saja. Tapi secara etika, kami berharap tetap ada perwakilan yang hadir langsung, apalagi dalam forum resmi seperti paripurna,” ujar Hasanuddin.

Ia menjelaskan, ketidakhadiran jajaran pimpinan Pemprov dalam paripurna kali ini disebabkan oleh adanya agenda pertemuan virtual bersama Presiden RI terkait program Koperasi Merah Putih. Informasi ini juga telah disampaikan secara resmi melalui surat kepada DPRD.

“Pak Gubernur dan seluruh jajaran memang sedang mengikuti Zoom Meeting dengan Presiden. Surat pemberitahuan juga sudah kami terima, jadi dari sisi prosedur tetap terpenuhi,” imbuhnya.

Kendati demikian, Hasanuddin menilai Pemprov seharusnya tetap mengupayakan kehadiran fisik minimal dari satu pejabat setingkat pimpinan.

Hal itu dinilai penting sebagai simbol kehadiran pemerintah dalam menyimak dan merespons langsung dinamika legislatif.

“Kalau semua mengikuti Zoom, masa tidak ada satu pun yang bisa hadir langsung? Sekurangnya satu saja hadir untuk menjaga hubungan antarlembaga,” tegasnya.

Ia pun mengamini catatan dari Fraksi Golkar yang menyoroti ketidakhadiran unsur pimpinan Pemprov dalam dua kali paripurna berturut-turut.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius demi menjaga keharmonisan dan efektivitas komunikasi antara DPRD dan eksekutif.

“Kalau sudah dua kali berturut-turut tidak hadir, tentu ini perlu menjadi evaluasi bersama,” tutur Hasanuddin.

DPRD Kaltim berharap ke depan, koordinasi antarlembaga tetap terjaga dan kehadiran dalam forum-forum resmi bisa lebih diutamakan, guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.(ADV)