DPRD Samarinda Minta Penutupan SPPG MBG Segera Diselesaikan

Eksistensi.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah segera memberikan kepastian terhadap keberlanjutan sejumlah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditutup. Pembenahan standar penyelenggaraan dinilai penting agar program tetap berjalan dan masyarakat penerima manfaat tidak kehilangan layanan.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, mengatakan persoalan yang ditemukan pada sejumlah SPPG berkaitan dengan beberapa aspek teknis yang harus dipenuhi sebelum operasional dilanjutkan.

“Yang paling utama adalah berkaitan tentang kebersihan, terus sanitasi dan lain-lain. Belum lagi masalah perizinan yang mungkin saya juga tidak masuk terlalu dalam di sana,” ujarnya, Sabtu (1/8/2026).

Menurut Novan, evaluasi terhadap dapur MBG memang diperlukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Namun, proses perbaikan harus memiliki kejelasan waktu agar tidak berlarut dan menimbulkan persoalan baru bagi pengelola maupun masyarakat.

“Pada prinsipnya langkah yang dilakukan pemerintah hari ini untuk pembenahan itu cukup baik. Tinggal bagaimana ini jangan sampai berlarut-larut sehingga tidak menimbulkan polemik,” katanya.

Di sisi lain, Novan turut menanggapi wacana pemberian dana melalui ATM MBG sebesar Rp15.000 per hari kepada siswa. Ia meminta setiap alternatif penyaluran dikaji secara matang sebelum diterapkan, terutama terkait efektivitas dan ketepatan penerima manfaat.

Bagi DPRD, pembenahan sistem harus tetap berorientasi pada tujuan utama program, yakni memastikan makanan bergizi benar-benar diterima kelompok yang menjadi sasaran. Karena itu, kebijakan yang diambil harus memberikan kepastian sekaligus mencegah pihak tertentu dirugikan.

“Solusinya harus clear and clean. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Pembenahan sistem boleh dilakukan, tetapi manfaat program ini harus benar-benar terlaksana dan diterima oleh orang yang membutuhkan,” tegas Novan.

Ia berharap pemerintah tidak hanya menyelesaikan persoalan administrasi dan standar dapur, tetapi juga memastikan mekanisme pelayanan kepada penerima manfaat tetap berjalan.

“Dengan penyelesaian yang cepat dan transparan, program MBG di Samarinda diharapkan dapat kembali berlangsung secara aman, tertib, dan tepat sasaran,” tandasnya.(adv)