Wednesday, August 12, 2026
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
eksistensi.id
  • Advertorial
    • Dispora Kaltim
    • Diskominfo Kaltim
    • Diskominfo Kukar
    • Dispora KUKAR
    • PEMPROV KALTIM
    • Diskominfo Samarinda
  • Politik
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Samarinda
    • DPRD Balikpapan
    • KPU Kaltim
    • Kpu Samarinda
  • Kalimantan Timur
    • Samarinda
    • Balikpapan
    • Kutai Kartanegara
    • Bontang
  • Nasional
  • Ragam
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Peristiwa
    • Seni Budaya
Eksistensi.id
  • Advertorial
    • Dispora Kaltim
    • Diskominfo Kaltim
    • Diskominfo Kukar
    • Dispora KUKAR
    • PEMPROV KALTIM
    • Diskominfo Samarinda
  • Politik
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Samarinda
    • DPRD Balikpapan
    • KPU Kaltim
    • Kpu Samarinda
  • Kalimantan Timur
    • Samarinda
    • Balikpapan
    • Kutai Kartanegara
    • Bontang
  • Nasional
  • Ragam
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Peristiwa
    • Seni Budaya
No Result
View All Result
eksistensi.id
No Result
View All Result
  • Advertorial
  • Politik
  • Kalimantan Timur
  • Nasional
  • Ragam
Home Advertorial

DPRD Samarinda Minta Rumah Sakit Beri Kepastian Pasien Saat Kamar Penuh

Dita Redaksi by Dita Redaksi
11 August 2026
0 0
DPRD Samarinda Minta Rumah Sakit Beri Kepastian Pasien Saat Kamar Penuh
2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter
Bagikan

Eksistensi.id, Samarinda — DPRD Kota Samarinda meminta rumah sakit memperbaiki pola komunikasi kepada pasien dan keluarga, terutama ketika kapasitas ruang perawatan sedang penuh. Pasien dinilai tidak boleh dibiarkan menunggu berjam-jam tanpa mendapatkan informasi mengenai kondisi, proses pelayanan, maupun perkiraan waktu memperoleh ruang perawatan.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengatakan keterbatasan tempat tidur tidak seharusnya membuat komunikasi antara rumah sakit dengan pasien terhenti. Menurutnya, keluarga tetap berhak mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai kondisi pelayanan yang sedang dihadapi.

Ia menilai pihak rumah sakit perlu menjelaskan sejak awal apabila ruang perawatan belum tersedia, termasuk memberikan gambaran mengenai kemungkinan waktu tunggu dan langkah yang sedang dilakukan untuk menangani pasien.

“Harusnya diberi penjelasan, Bapak, ini kemungkinan nunggunya sekian, apalagi orang itu sampai meninggal, ya katanya. Saya tidak tahu meninggalnya kenapa, tapi maksudnya begini, kita pihak rumah sakit menjelaskan dulu,” ujar Anhar, Selasa (11/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Anhar menyikapi kasus pelayanan kesehatan yang belakangan menjadi perhatian di media sosial. Dalam informasi yang beredar, seorang pasien disebut harus menunggu sekitar delapan jam untuk mendapatkan ruang perawatan dan kemudian dikabarkan meninggal dunia.

Anhar menegaskan dirinya tidak ingin menyimpulkan penyebab meninggalnya pasien tersebut sebelum ada informasi yang jelas. Namun, menurutnya, kejadian itu tetap harus menjadi bahan evaluasi agar pola pelayanan serupa tidak terjadi di fasilitas kesehatan di Samarinda.

Menurutnya, persoalan utama yang perlu diperhatikan bukan semata-mata mengenai ketersediaan kamar, tetapi bagaimana rumah sakit menangani pasien ketika ruang perawatan memang sedang penuh.

Pasien dan keluarga, kata dia, harus tetap mendapatkan perhatian selama masa tunggu. Petugas juga perlu aktif memberikan informasi tanpa harus menunggu keluarga berkali-kali menanyakan perkembangan pelayanan.

“Jangan sampai orang didiamkan tapi enggak ada kejelasan, sekian jam. Ini yang akhirnya orang bingung mau melapor ke mana. Ya, akhirnya curhat ke sana,” tuturnya.

Anhar menilai setiap rumah sakit seharusnya memiliki mekanisme yang jelas ketika kapasitas ruang perawatan tidak mampu menampung pasien. Mekanisme tersebut harus mencakup informasi mengenai kondisi kamar, estimasi waktu tunggu, serta alternatif langkah pelayanan yang dapat ditempuh.

Ia juga menegaskan pasien memiliki hak untuk menentukan pilihan apabila pelayanan yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhannya. Namun, keputusan tersebut harus dibuat berdasarkan informasi yang lengkap mengenai kondisi pasien, ketersediaan ruang, maupun alternatif pelayanan yang dapat diberikan.

“Kalau memang ruangnya penuh, sampaikan penuh. Kalau masih harus menunggu, sampaikan berapa lama perkiraannya. Jangan pasien dibiarkan menunggu tanpa tahu apa yang harus dilakukan,” kata Anhar.

Politikus PDI Perjuangan itu juga mendorong agar fasilitas kesehatan memastikan saluran pengaduan dapat digunakan masyarakat secara efektif. Keluhan pasien maupun keluarga seharusnya dapat ditangani melalui mekanisme yang tersedia sehingga tidak berkembang menjadi persoalan yang baru disampaikan melalui media sosial karena masyarakat merasa tidak mendapatkan respons.

“Orang akhirnya bingung mau melapor ke mana. Ya, akhirnya curhat ke sana,” ujarnya.

Karena itu, Anhar meminta Pemerintah Kota Samarinda bersama pengelola fasilitas kesehatan melakukan evaluasi terhadap mekanisme pelayanan pasien yang membutuhkan ruang perawatan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada jumlah tempat tidur, tetapi juga prosedur yang diterapkan ketika seluruh kamar sedang terisi.

Ia berharap persoalan pelayanan seperti yang ramai diperbincangkan tersebut tidak terjadi di Samarinda. Menurutnya, kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan tindakan medis, tetapi juga kepastian informasi yang diterima pasien dan keluarganya.

“Pasien jangan dibiarkan menunggu tanpa kepastian. Kalau memang ada kendala, jelaskan kepada keluarga. Itu yang paling penting,” ucapnya.(adv)

Previous Post

DPRD Samarinda Minta Pajak Usaha Kuliner Diterapkan Adil Sesuai Skala dan Omzet


PT. Zahra Rezki Media
Jl Emboen Suryana Perum lestari Indah l no 65
Sambutan, Samarinda, Kalimantan Timur

Statistik Pengunjung

238962
Users Today : 105
Users Yesterday : 481
Views Today : 174
Total views : 595654
Who's Online : 1
Your IP Address : 216.73.216.77

Recent News

DPRD Samarinda Minta Rumah Sakit Beri Kepastian Pasien Saat Kamar Penuh

DPRD Samarinda Minta Rumah Sakit Beri Kepastian Pasien Saat Kamar Penuh

11 August 2026
DPRD Samarinda Minta Pajak Usaha Kuliner Diterapkan Adil Sesuai Skala dan Omzet

DPRD Samarinda Minta Pajak Usaha Kuliner Diterapkan Adil Sesuai Skala dan Omzet

11 August 2026
No Result
View All Result
  • Advertorial
    • Dispora Kaltim
    • Diskominfo Kaltim
    • Diskominfo Kukar
    • Dispora KUKAR
    • PEMPROV KALTIM
    • Diskominfo Samarinda
  • Politik
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Samarinda
    • DPRD Balikpapan
    • KPU Kaltim
    • Kpu Samarinda
  • Kalimantan Timur
    • Samarinda
    • Balikpapan
    • Kutai Kartanegara
    • Bontang
  • Nasional
  • Ragam
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Peristiwa
    • Seni Budaya

© 2024 Eksistensi.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In