Efisiensi Anggaran, DPRD Minta Pemkot Prioritaskan Perbaikan Sekolah

Eksistensi.id, Samarinda – Keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi membuat perbaikan fasilitas pendidikan di Samarinda harus dilakukan secara bertahap. Pemerintah kota diminta menentukan sekolah yang paling membutuhkan rehabilitasi berdasarkan kondisi bangunan dan tingkat kerusakannya, agar anggaran yang tersedia dapat menyasar kebutuhan mendesak.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan banyak sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) masih membutuhkan perbaikan. Berdasarkan data Komisi IV, sekitar 35 SD diproyeksikan mendapat rehabilitasi ringan pada 2027. Selain itu, terdapat sekitar 15 SMP yang masuk daftar usulan perbaikan fasilitas.

Hasil peninjauan lapangan menunjukkan kerusakan bangunan sekolah bervariasi, mulai dari kategori ringan hingga membutuhkan renovasi berat. Usulan tersebut masuk melalui pokok-pokok pikiran anggota dewan maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kelurahan hingga kota.

“Pemerintah perlu memilah usulan berdasarkan kondisi riil bangunan dan tingkat kebutuhan, bukan sekadar menyetujui seluruh permintaan perbaikan,” kata Puji.

Ia menyebut kebutuhan perbaikan ditemukan di berbagai kecamatan. Namun, seluruh usulan tidak bisa langsung direalisasikan karena harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Karena ada efisiensi, tentunya kami harus memilih lagi mana yang paling prioritas,” ucapnya.

Pembiayaan rehabilitasi sekolah dapat menggunakan APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, maupun sumber pendanaan legal lainnya. Karena itu, pemkot perlu mempertimbangkan berbagai sumber anggaran untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan.

Puji juga menyoroti rencana perbaikan SMP Negeri 24 Samarinda yang sebelumnya masuk pembahasan program kerja tahun anggaran 2026. Meski telah mendapat tanda positif, proyek tersebut belum memasuki tahap lelang sehingga jadwal pengerjaannya belum dapat dipastikan.

“Saya sudah dapat tanda positif untuk perbaikan itu, tapi belum tahu kapan dikerjakan karena memang belum dilelang,” katanya.

Komisi IV DPRD Samarinda, lanjut Puji, akan terus mengawal usulan rehabilitasi yang belum terealisasi agar tetap masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran periode berikutnya.(adv/DPRD/Nurfa)