Ketimpangan Persebaran Sekolah di Sangatta Disorot, Pemerataan Sarana Pendidikan Jadi Tuntutan

Eksistensi.id, Samarinda– Masalah pendidikan di Kutai Timur kembali mencuat, bukan sekadar soal kuota PPDB, tetapi lebih dalam ketimpangan infrastruktur pendidikan antara wilayah padat penduduk dan wilayah lainnya.

Di tengah pesatnya pertumbuhan penduduk di Sangatta Utara dan Selatan, ketersediaan sekolah menengah justru tertinggal.

Dampaknya pun nyata. Sekitar 500 calon siswa SMA/SMK di dua kecamatan tersebut tak tertampung dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2025/2026.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menilai ini bukan hanya soal teknis PPDB, melainkan cerminan persoalan struktural dalam pemerataan pendidikan.

“Sebaran penduduk di Sangatta Utara dan Selatan sangat tinggi, tapi tidak dibarengi dengan persebaran ruang belajar. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan akses pendidikan,” tegas Agus, Kamis (10/7/25).

Menurutnya, meskipun secara keseluruhan Kutai Timur memiliki ruang kelas yang cukup, lokasi sekolah yang tidak merata membuat ketimpangan tetap terjadi. Penambahan sekolah atau setidaknya ruang belajar baru di daerah dengan kepadatan tinggi dinilai menjadi solusi mendesak.

Ia pun meminta agar data 500 siswa yang terdampak segera disampaikan secara tertulis oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II, agar bisa segera ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Provinsi maupun Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP).

“Ini harus menjadi momentum pembenahan jangka panjang. Kita harus hentikan pola pembangunan pendidikan yang tak memperhatikan peta sebaran penduduk,” kata Agus.

Usulan pembukaan ruang kelas baru untuk tahun ajaran ini menjadi langkah darurat agar siswa tidak kehilangan tahun belajar.

Namun ke depan, ia menegaskan pentingnya pembangunan unit sekolah baru di kawasan padat seperti Sangatta Utara dan Selatan.

Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah di Sangatta, para legislator menilai bahwa membangun sekolah bukan lagi pilihan, tapi keharusan.

Pemerintah provinsi pun didesak untuk tidak lagi menjadikan data statistik semata sebagai acuan, melainkan kondisi riil demografis dan sebaran penduduk di lapangan.(ADV)

Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi