Eksistensi.id, KALTIM – Keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA) menjadi persoalan yang perlu diantisipasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Pasalnya, penanganan penyakit tersebut tidak hanya membutuhkan ketersediaan tenaga medis dan fasilitas pemeriksaan, tetapi juga dukungan pembiayaan jangka panjang agar pasien dapat menjalani pengobatan secara konsisten.
Persoalan ini semakin relevan seiring meningkatnya kebutuhan penanganan HIV di daerah. Terlebih, perkembangan kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) turut mendorong mobilitas masyarakat yang membutuhkan kesiapan sistem kesehatan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang meminta pemerintah tidak mengabaikan keberlanjutan program pengendalian HIV/AIDS.
Menurut Hasanuddin, terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera mendapat perhatian, mulai dari belum optimalnya pemeriksaan HIV hingga rendahnya kedisiplinan pasien dalam menjalani terapi antiretroviral (ARV).
Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah orang dengan HIV di Kaltim telah melampaui 10.000 kasus. Sementara itu, tingkat kepatuhan mengonsumsi ARV masih berada pada kisaran 56–57 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa upaya penanganan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan, tetapi harus disertai pendampingan agar pasien tidak menghentikan pengobatan.
Hasanuddin turut menyinggung capaian pemeriksaan HIV di Balikpapan. Dari target skrining tahunan yang ditetapkan, realisasinya baru mencapai sekitar 50,5 persen.
“Masih ada pekerjaan besar untuk memperluas pemeriksaan HIV. Capaian di Balikpapan saja belum mencapai separuh lebih dari target yang ditentukan secara optimal,” ungkap Hasanuddin, Jumat (12/11/2026).
Ia menilai, persoalan tersebut perlu dijawab melalui perencanaan anggaran yang terukur. Pemerintah daerah diminta memastikan kebutuhan pemeriksaan, obat-obatan, serta pelayanan gratis bagi ODHA masuk dalam prioritas pembiayaan APBD, termasuk ketika dilakukan perubahan anggaran.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah kemungkinan berakhirnya bantuan donor internasional yang selama ini ikut mendukung program penanggulangan HIV/AIDS. Jika tidak disiapkan sumber pendanaan pengganti, keberlanjutan sejumlah layanan dikhawatirkan menghadapi kendala.
“Daerah harus mulai memiliki perencanaan pembiayaan sendiri. Jangan sampai pelayanan kepada masyarakat bergantung sepenuhnya pada bantuan dari luar,” tegasnya.
Hasanuddin juga mendorong pembaruan regulasi sebagai landasan memperkuat penanganan HIV/AIDS di Kaltim.
“Dengan dukungan aturan dan anggaran yang jelas, harapannya kami mampu menjaga kesinambungan pemeriksaan, pengobatan, serta pendampingan pasien,” tandasnya.(adv)
Penulis : Fara








Users Today : 801
Users Yesterday : 870
Views Today : 2240
Total views : 711632
Who's Online : 3
