Eksistensi.id, KALTIM – Penanganan bencana di Kalimantan Timur (Kaltim) membutuhkan perencanaan yang mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan, bukan hanya berorientasi pada bencana yang sedang terjadi. Ketersediaan dana penanggulangan menjadi salah satu hal penting agar pemerintah tidak mengalami hambatan ketika harus melakukan penanganan darurat di tengah situasi yang membutuhkan respons cepat.
Persoalan tersebut kembali menjadi perhatian menjelang pergantian musim. Setelah menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026, pemerintah daerah kini perlu mengalihkan perhatian pada ancaman bencana lain, terutama banjir dan tanah longsor yang berpotensi meningkat selama periode penghujan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, meminta pemerintah memasukkan kebutuhan penanganan berbagai jenis bencana ke dalam perencanaan anggaran daerah. Menurutnya, pengalaman menghadapi karhutla seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kesiapan menghadapi risiko bencana berikutnya.
Ia menilai, pemerintah tidak seharusnya menunggu bencana terjadi untuk memikirkan sumber pembiayaannya. Alokasi khusus perlu dipersiapkan melalui APBD sehingga kebutuhan penanganan masyarakat terdampak dapat segera dipenuhi tanpa harus menunggu proses penyesuaian anggaran.
“Perencanaan belanja kebencanaan perlu disiapkan sejak penyusunan anggaran. Dengan begitu, pemerintah mempunyai ruang untuk melakukan penanganan ketika keadaan darurat muncul,” ujar Hasanuddin, Kamis (12/11/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa perubahan musim membawa risiko yang berbeda. Jika sebelumnya pemerintah disibukkan dengan penanganan kebakaran, memasuki penghujung tahun perhatian perlu diperluas terhadap potensi banjir, banjir pesisir, hingga tanah longsor.
Hasanuddin menyatakan DPRD mendukung kebutuhan pembiayaan untuk penanganan bencana. Namun, penyusunannya tetap harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, mengingat terdapat sejumlah kebutuhan pembangunan dan belanja wajib yang juga harus dipenuhi.
“Penanganan banjir juga harus masuk dalam perhitungan pemerintah. Kami di DPRD mendukung apabila memang diperlukan anggaran untuk kepentingan penanggulangan bencana,” katanya.
Ia menambahkan, keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi menuntut pemerintah lebih cermat menentukan prioritas belanja. Karena itu, pembagian anggaran perlu mempertimbangkan tingkat risiko serta kebutuhan penanganan di masing-masing wilayah.
Hasanuddin berharap kesiapan pembiayaan dapat menjadi bagian dari langkah pencegahan sekaligus mempercepat respons pemerintah ketika bencana melanda.
“Dengan perencanaan yang matang, masyarakat diharapkan memperoleh perlindungan dan bantuan secara lebih cepat,” tandasnya. (adv)
Penulis : Dani








Users Today : 801
Users Yesterday : 870
Views Today : 2256
Total views : 711648
Who's Online : 2
