Pansus LKPJ Nyatakan Terowongan Samarinda Layak, Rekomendasi Sebelumnya Sudah Dipenuhi

Eksistensi.id, Samarinda— Satu hal yang tersisa dari proyek terowongan Samarinda senilai hampir setengah triliun rupiah bukan lagi soal fisik bangunan, melainkan selembar izin operasional dari pemerintah pusat. Tanpa itu, fasilitas yang telah lama dinantikan warga ini belum bisa resmi digunakan.

Kesimpulan tersebut disampaikan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Samarinda usai peninjauan lapangan pada Senin (27/4/2026), yang sekaligus menjadi ajang verifikasi atas tindak lanjut rekomendasi LKPJ tahun sebelumnya.

Wakil Ketua Pansus, Abdul Rohim, menyebut salah satu rekomendasi yang disampaikan pada LKPJ 2024 adalah pelebaran jalur outlet atau akses pintu keluar terowongan. Dari hasil pengecekan langsung, pekerjaan itu telah tuntas dikerjakan.

“Jalur keluar sudah diperlebar sesuai rekomendasi kami. Untuk bagian itu tidak ada lagi persoalan,” ujarnya.

Dengan seluruh catatan teknis yang telah ditindaklanjuti, fokus Pansus pun bergeser. Pertanyaan yang kini mengemuka bukan lagi soal kondisi fisik, melainkan kapan terowongan ini bisa resmi beroperasi dan dinikmati masyarakat.

Abdul Rohim mengakui, urusan percepatan izin operasional berada di luar kewenangan Pansus LKPJ dan akan menjadi ranah Komisi III DPRD Samarinda untuk ditindaklanjuti lebih jauh.

“Yang bisa kami pastikan, secara fisik terowongan ini sudah layak. Soal kapan beroperasi, itu yang perlu dikejar lebih lanjut,” katanya.

Bagi legislatif, membiarkan infrastruktur senilai hampir setengah triliun rupiah terus menganggur bukan pilihan yang bisa diterima. Proses perizinan di tingkat pusat diharapkan dapat segera dirampungkan.

“Kami berharap izin operasional segera turun agar fasilitas ini tidak terus menganggur dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Abdul Rohim.

Secara keseluruhan, Pansus menilai proyek terowongan telah melewati tahap evaluasi dengan hasil memuaskan seluruh rekomendasi dari pembahasan LKPJ sebelumnya dinyatakan telah dipenuhi.

“Semua catatan kami sudah ditindaklanjuti. Dari sisi pengawasan legislatif, proyek ini sudah memenuhi seluruh poin yang kami periksa,” pungkasnya.(adv)