Perbup Sengketa Lahan Disiapkan, Pemkab Kutim Perjelas Batas Mediasi

Eksistensi.id, KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menyiapkan regulasi khusus untuk memperjelas mekanisme penanganan sengketa lahan di daerah. Saat ini, rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang penanganan sengketa lahan telah masuk tahap kajian di Bagian Hukum.

Kepala Dinas Pertanahan Kutim Simon Salombe mengatakan, penyusunan Perbup tersebut menjadi langkah awal pemerintah untuk memiliki pedoman dalam menangani persoalan pertanahan yang masuk ke pemerintah daerah.

“Kita masih sebatas dulu di Perbup. Kita sudah masuk rancangannya, sudah masuk ke konsep perancangan Perbup tentang penanganan sengketa lahan,” kata Simon, saat di wawancarai.

Menurutnya, rancangan aturan tersebut kini berada di Bagian Hukum untuk melalui proses kajian sebelum ditetapkan. Pemerintah memilih Perbup sebagai regulasi awal karena penyusunan aturan tersebut dinilai lebih memungkinkan dilakukan dibandingkan langsung membentuk Peraturan Daerah (Perda).

Jika dalam pelaksanaannya dibutuhkan dasar hukum yang lebih kuat, regulasi tersebut dapat dikembangkan menjadi Perda.

“Kita dulu di Perbup-kan dulu, Peraturan Bupati dulu. Kalau memang perlu ditingkatkan ke Perda ya, ditingkatkan. Tapi kalau urusan Perda ini kan panjang urusannya,” ujarnya.

Simon menjelaskan, selama ini belum terdapat aturan khusus di tingkat pemerintah daerah yang mengatur secara spesifik batas penanganan sengketa lahan. Kondisi tersebut dapat membuat persoalan pertanahan yang sudah masuk ke proses hukum kembali dibawa kepada pemerintah untuk dimediasi.

“Selama ini memang tidak ada. Karena sebelumnya belum diatur, akhirnya seharusnya persoalan itu kita anggap sudah selesai, ya bola balik, bola balik lagi,” katanya.

Ia mencontohkan perkara yang telah diproses melalui pengadilan dan memperoleh putusan. Ketika salah satu pihak kembali membawa persoalan tersebut kepada pemerintah, muncul kebutuhan untuk memperjelas posisi pemerintah dalam menangani perkara tersebut.

“Misalnya persoalan sudah naik ke tingkat pengadilan. Begitu kalah di pengadilan, masuk lagi ke pemerintah melalui proses mediasi. Itu kan sebenarnya agak keliru,” jelasnya.

Menurut Simon, pemerintah daerah memiliki ruang untuk membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi ketika para pihak masih memiliki peluang mencapai kesepakatan. Namun, ketika perkara telah masuk ke ranah pengadilan, penyelesaiannya menjadi kewenangan lembaga peradilan.

“Kalau sudah ke ranah pengadilan ya sudah. Kita di dalam penanganan sengketa pertanahan hanya sebatas pada mediasi,” tegasnya.

Mediasi masih dapat menjadi jalan penyelesaian apabila para pihak mampu menemukan kesepakatan yang dapat diterima bersama. Dalam kondisi tersebut, persoalan dapat diselesaikan tanpa harus berlanjut menjadi sengketa di pengadilan.

Sebaliknya, apabila proses mediasi tidak menghasilkan titik temu, para pihak dapat melanjutkan penyelesaian melalui mekanisme hukum yang tersedia.

“Ketika di dalam mediasi tidak ada titik temu, tidak ada yang bisa disepakati, maka mau tak mau silakan lanjut ke ranah sengketa, pengadilan,” pungkas Simon.

Penyusunan Perbup tersebut diharapkan dapat memberikan batas yang lebih jelas mengenai ruang penanganan pemerintah daerah, khususnya dalam membedakan persoalan yang masih dapat dimediasi dengan perkara yang telah menjadi kewenangan pengadilan.(adv/Kutim/Nurfa)